Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap pelaksanaan akad sewa tanah untuk bahan baku batu bata oleh Perusahaan Bata Press: Studi kasus di Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya praktik sewa menyewa tanah untuk dijadikan sebagai bahan baku batu bata di Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut. Dalam praktiknya, sewa menyewa tanah yang terjadi di Desa Sindangratu ini adalah mengambil/menggali tanah sewaan tersebut untuk dijadikan bahan baku batu bata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad dalam sewa tanah di desa Sindangratu kecamatan Wanaraja, Garut yang dijadikan bahan baku batu bata oleh perusahaan bata press dan menganalisis pelaksanaan akad sewa tanah yang dijadikan bahan baku batu bata oleh perusahaan bata press ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini di dasarkan pada ketentuan akad sewa menyewa atau ijarah dalam fikih muamalah. Prinsip-prinsip muamalah dalam praktik sewa menyewa atau ijarah ini harus di dasarkan pada prinsip an taraadin atau saling ridho. Sewa menyewa harus sesuai dengan rukun dan syaratnya serta tidak boleh mengandung unsur gharar yang dapat merugikan salah satu pihak dan membatalkan akad sewa tersebut. Metode Penelitian yang digunakan yaitu Metode Deskriptif Studi Kasus (Case Study) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi penelitian dengan cara melakukan observasi ke tempat produksi batu bata, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak penyewa tanah dan yang menyewakan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat tiga macam akad sewa. Pertama, tanah/lahan yang disewa digunakan untuk bahan baku batu bata. Kedua, tanah yang disewa digunakan untuk tempat penjemuran batu bata yang sudah dicetak. Ketiga, digunakan sebagai tempat pembakaran atau lio bata. Penentuan harga sewa tanah dilihat berdasarkan lokasi dan kondisi tanah. Menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah, jika ditinjau dari pelaksanan akad sewa tanah yang dijadikan bahan baku batu bata ini maka praktik sewa menyewa yang terjadi tidaklah tepat dalam penerapan akad. Dalam perjanjian juga tidak ada batasan volume dan jangka waktu, sehingga hal ini tentunya terdapat unsur gharar (ketidak jelasan) dan juga menimbulkan kerugian salah satu pihak