Kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam pengelolaan sampah

Berdasarkan pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan pasal 7 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah. Namun nyatanya di Kota Tasikmalaya tidak semua kelurahan terangkut sampahnya, karena pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya fokus pengangkutan sampah di pusat kota yaitu Kecamatan Cihideung, Kecamatan Tawang, dan Kecamatan Cipedes. Setelah Penulis melakukan penelitian, penyebab dari hal tersebut akibat dari sarana prasarana yang kurang memadai, sarana pengangkut yang tidak menjangkau ke seluruh kelurahan yang ada di Kota Tasikmalaya dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya dalam pengelolaan sampah ditinjau dari siyasah dusturiyah, mendeskripsikan dan menganalisis langkah strategi pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya dalam pengelolaan sampah perspektif siyasah dusturiyah, kemudian mendeskripsikan dan menganalisis hasil implementasi kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya dalam pengelolaan sampah ditinjau dari siyasah dusturiyah. Penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran bahwa setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah guna untuk mewujudkan kemaslahatan umum dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan sampah mesti dilaksanakan secara merata guna melestarikan kesejahteraan bersama. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Disini digambarkan apa yang terjadi di lapangan kemudian dilakukan analisis antara teori dan kenyataan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya dalam pengelolaan sampah dilaksanakan dengan dua sistem yaitu pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan pengelolaan sampah oleh masyarakat secara mandiri. Kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya dalam pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) seperti pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah. Sedangkan pengelolaan sampah mandiri yaitu masyarakat melakukan pengurangan dan penanganan sampah secara aktif dengan fasilitas dan binaan dari pemerintah. Langkah strategi pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya dalam pengelolaan sampah yaitu adanya program lembur dan tersedianya bank sampah. Hasil implementasi kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya dalam pengelolaan sampah telah terlaksana hampir mencapai target namun belum maksimal dalam pelaksanaannya