Analisis perubahan Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing terhadap perlindungan hak pekerja warga negara Indonesia prespektif Siyasah Dusturiyah

Penelitian ini dilatarbelakangi pada perubahan dan penyederhanaan peraturan tenaga kerja asing, yakni pada Peraturan Presiden No 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping yang diubah dan digantikan pada Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan mengetahui dampak perubahan pada peraturan presiden no 20 tahun 2018, bentuk perlindungan hak pekerja warga negara Indonesia pada peraturan Presiden no 20 tahun 2018, dan analisis peraturan presiden no 20 tahun 2018 prespektif siyasah dusturiah. Penelitian ini menggunakan teori perubahan hukum, teori ketenagakerjaan, dan teori maslahat untuk menjawab permasalahan penelitian dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yakni penelitian yang dilakukan untuk memperoleh dan mendapatkan gambaran tentang objek penelitian dan bentuk suatu penelitian dituju mendeskripsikan fenomena yang terjadi, fenomena itu terjadi karena terjadi dengan sendirinya ataupun buatan manusia yang kemudian menjadi sebuah penelitian ilmiah. Hasil dari penelitian ini menemukan beberapa kesimpulan yakni: Pertama, perubahan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing menimbulkan permasalahan pro dan kontra dimasyarakat, masyarakat pro beranggapan bahwa Peraturan Presiden tersebut dapat memberikan penanam modal atau investor lebih banyak dari luar dan TKA pada beberapa jenis pekerjaan masih dibutuhkan pemerintah, Sebaliknya, masyarakat kontra merasa perpres tersebut akan membuat arus masuk TKA menjadi banyak dan beberapa pasal dalam peraturan presiden tersebut beresiko melemahkan peluang atau kesempatan hak pekerja dalam negeri. Kedua, Bentuk perlindungan hak pekerja warga negara Indonesia dalam perpres tersebut adalah pemberi kerja harus memiliki RPTKA yang berisi mengenai, pemberi kerja harus menunjuk tenaga kerja dalam negeri untuk pendamping TKA serta memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kepada tenaga kerja dalam negeri untuk memudahkan dalam transfer of knowlage dari TKA, dan TKA yang berkerja hanya dalam hubungan pekerjaan, jabatan tertentu dan waktu tertentu. Ketiga, Perubahan dan penyederhanaan perpres tersebut menimbulkan permasalahan dan peraturan presiden tersebut dinilai tidak memihak kepada masyarakat dan melemahkan hak pekerja warga negara Indonesia. didalam siyasah dusturiyah kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan umat, penetapan peraturan hendaknya adil terhadap warga negara dan sesuai dengan kepentingan serta kebutuhan umat manusia