Kepatuhan wajib pajak rumah kos pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2017-2019: studi kasus Kota Bandung

Demi menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik, pemerintah memberikan kewenangan kepada suatu daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing termasuk mengurusi pendapatan daerah tersebut. Pendapatan daerah yang berpotensi untuk digali ialah bersumber dari pajak. Berkaitan dengan pajak daerah, Kota Bandung menjadi kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat dan sekaligus menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Dengan begitu, terdapat potensi sumber daya untuk digali salah satunya yang cukup besar adalah pajak rumah kos. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketepatan waktu wajib pajak rumah kos di Kota Bandung, untuk mengetahui penghasilan wajib pajak rumah kos di Kota Bandung, untuk mengetahui pengenaan sanksi wajib pajak rumah kos di Kota Bandung, dan yang terakhir untuk mengetahui pembayaran & pembukuan wajib pajak rumah kos di Kota Bandung. Peneliti dalam meneliti mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 207-2019 Studi Kasus Kota Bandung, menggunakan teori dari (Simanjuntak & Mukhlis, 2012). Dalam teori tersebut menjelaskan bahwa untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dilihat dari indikator yaitu dari aspek Ketepatan Waktu, Penghasilan WP, Pengenaan Sanksi, Pembayaran dan Pembukuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Alasan peneliti menggunakan metode dan pendekatan tersebut adalah karna ingin memahami secara mendalam dengan kasus yang terjadi yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumen kualitatif, dan materi audio & visual. Sementara teknik analisis data yaitu mempersiapkan data, membaca keseluruhan data, memulai coding, menerapkan coding, penyajian, dan intepretasi data. Kesimpulan penelitian yang pertama ketepatan waktu wajib pajak rumah kos Kota Bandung yang belum optimal, kedua penghasilan wajib pajak rumah Kos Bandung yang dinilai sudah optimal karena sudah bersedia dan mengetahui penghasilan kena pajaknya, ketiga pengenaan sanksi wajib pajak rumah kos Kota Bandung yang belum optimal sepenuhnya karena sanksi yang diberikan kepada wajib pajak belum menyeluruh, keempat pembayaran dan pembukuan yang sudah cukup baik