Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal di Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2011-2019

Adanya otonomi daerah yang memandang perlu pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mengatur pemerintahannya sendiri termasuk dalam hal mengelola keuangan daerahnya. Untuk meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah perlu menggali potensi-potensi sumber penerimaan yang dapat membantu membiayai penyelenggaraan pembangunan-pembangunan didaerah. Selain itu juga, pemerintah daerah mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dengan memberikan dana perimbangan untuk pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini dirumuskan dan bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan/atau Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Bandung. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal. (2) Terdapat pengaruh Dana Perimbangan terhadap belanja modal. (3) Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Permbangan terhadap belanja modal. Metodologi penelitian yang digunakan merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder non-obervasi serta menggunakan teknik analisis uji asumsi klasik. Sampel penelitian diambil dengan teknik Purposive Sampling sesuai dengan tujuan peneliti dengan beberapa pertimbangan. Penelitian ini dilakukan di pemerintah kabupaten bandung selama tahun anggaran 2011-2019. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pada hipotesis 1, berdasarkan hasil uji parsial (t) diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa nilai sgnifikansinya sebesar 0,700 > 0,05 (2) Pada hipotesis 2, berdasarkan nilai sinifikansinya sebesar 0,430 > 0,05, (3) Pada hipotesis 3, dapat ditunjukkan dengan hasil nilai uji F simultan memperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,025 < 0,05, koefisien determinasi angka R square sebesar 0.706 atau 70,6 %. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Bandung, (2) Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Bandung, (3) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Bandung