Akuntabilitas anggaran program pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

INDONESIA : Penelitian ini berangkat dari permasalahan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020 yang membahas mengenai program pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, yang mana program tersebut mempunyai anggaran terbesar dalam tiga tahun terakhir namun memiliki presentase penyerapan terkecil dalam tiga tahun terakhir. Maka dari itu, anggaran yang telah di berikan memiliki sisa atau SILPA, dimana apabila suatu instansi tidak dapat menghabiskan anggaran yang telah ditargetkan itu artinya realisasi anggaran tidak efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Anggaran Program Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan data anggaran program pelayanan perizinan pada Tahun 2020. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah menurut Hopwood dan Tomkins (Mahmudi, 2015), menerangkan mengenai dimensi akuntabilitas ialah diantaranya 1) akuntabiltas hukum dan kejujuran 2) Akuntabiltas manajerial 3) akuntabilitas program 4) akuntablitas kebijakan 5) akuntabilitas finansial (Mahmudi, 2015, hal. 9). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan metode penelitian deskriptf dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, dokumentasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pegawai DPMPTSP Kota Bandung. Hasil penelitian mengenai Akuntabilitas Anggaran Program Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung pada tahun 2020 telah sesuai dengan aturan yang telah dibuat pemerintah yang terdapat dalam PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan anggaran program pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Bandung pada tahun 2020 dapat dipertanggungjawabkan lewat laporan keuangan yang rutin dibuat juga diperiksa oleh BPK. Namun, pada dimensi akuntabilitas program mengenai program pelayanan perizinan pada tahun 2020 hasilnya belum optimal dikarenakan adanya pandemi Covid-19 jadi ada beberapa kegiatan yang tidak berjalan sesuai tujuan maka mengakibatkan presentase penyerapan anggaran pada program pelayanan perizinan menjadi presentase terkecil dalam tiga tahun terakhir. ENGLISH : This research departs from the issue of the 2020 Budget Realization Report which discusses the licensing service program at the Bandung City Investment and One Stop Integrated Licensing Service, where the program has the largest budget in the last three years but has the smallest absorption percentage in three years. Therefore, the budget that has been given has a residual or SILPA, where if an agency cannot spend the targeted budget, it means that the realization of the budget is not effective and efficient. The purpose of this study was to find out how the Budget Accountability of the Licensing Service Program at the Office of Investment and One Stop Integrated Licensing Services in Bandung. This study uses budget data for the licensing service program in 2020. The theory used in this study is according to Hopwood and Tomkins (Mahmudi, 2015), explaining the dimensions of accountability, including 1) legal accountability and honesty 2) managerial accountability 3) program accountability 4) policy accountability 5) financial accountability (Mahmudi, 2015 page 9). The research method used in this research is descriptive method using descriptive research method with a qualitative approach. Data collection is done by observation, documentation and interviews conducted directly with employees of Bandung City DPMPTSP. The results of the research on the Budget Accountability of the Licensing Service Program at the Investment Office and the One Stop Integrated Licensing Service of Bandung City in 2020 are in accordance with the rules that have been made by the government contained in PP no. 12 of 2019 concerning Regional Financial Management and Permendagri No. 77 of 2020 concerning Guidelines for Regional Financial Management. The management of the licensing service program budget at the Bandung City DPMPTSP in 2020 can be accounted for through financial reports that are routinely made and also checked by the BPK. However, in the accountability dimension of the program regarding the licensing service program in 2020 the results have not been optimal due to the Covid-19 pandemic, so there are some activities that are not running according to the objectives, resulting in the percentage of budget absorption in the licensing service program being the smallest percentage in the last three years