Hukum perubahan peruntukan benda wakaf menurut fiqih imam madzhab dan relevansi Undang-Undang No 41 Tahun 2004

Sepanjang perjalanan sejarah Islam, wakaf merupakan salah satu yang dianggap sangat penting dalam pengembangan kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan umat Islam. Guna mengoftimalkan fungsi harta sebagai prasarana demi meningkatkan kualitas hidup dalam masyarakat. Keberadaan harta wakaf di Indonesia masih dilakukan secara konvesional sehingga sangat rentan terhadap berbagai masalah sehingga tidak sedikit yang berakir dengan perselisihan. Perubahan peruntukan benda wakaf baru-baru ini membutuhkan jawaban hukum atau setatus hukum, apakah boleh apakah tidak. Sekripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum perubahan peruntukan benda wakaf menurut Madzhab Hanafi dan Relevansinya dengan UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Tujuan dari penelelitin yang penulis lakukan ini adalah untuk mengetahui: (1) untuk mengetahui bagaimana hukum perubahan peruntukan benda wakaf menurut Madzhab Hanafi. (2) Untuk mengetahui bagaimana hukum perubahan peruntukan benda wakaf menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004. (3) Untuk mengetahui bagaimana relevansi pendafat Imam Hanafi dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang perubahan peruntukan benda wakaf. Penelitian ini berangkat dari pemikiran. Bahwa, setiap perundang-undangan yang ada di Indonesia yang terkait dengan hukum Islam, bersumber dari fiqih berbagai Madzhab. Termasuk di dalamnya adalah tentang hukum perubahan peruntukan benda wakaf. Metode jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis penelitian kualitatif atau kepustakaan (Library Research), metode yang digunakan adalah metode deskriftif analisis, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Normatif Yuridis). Dengan menggunakan data primer, data sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal, dan kitab. Hasil daripada penelitian ini menunjukan (1) hukum perubahan peruntukan benda wakaf menurut Madzhab Hanafi adalah boleh sebagaimana yang diwakilkan oleh al-Sarakhsi dalam kitab al-Mabsuth ialah wakaf bersifat Ghair Lazim (tidak tetap) yang sama kedudukannya dengan akad meminjam (‘ariyah). (2) Hukum perubahan perubahan peruntukan benda wakaf menurut UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, khususnya berkaitan dengan wakaf sementara (muaqqat). Dengan demikian hal ini sama dengan UU No 41 Tahun 2004 pasal (1), wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ke pentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (3) Ketentuan dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, relevan dengaan pendafat Madzhab Hanafi