Status hukum dan hak keperdataan anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak dicatat : Tinjauan yuridis hukum Islam dan hukum positif Indonesia

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat sakral, dimana bukan hanya sekedar mengenai hubungan perdata saja, tetapi juga merupakan ibadah, mengandung hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa atau agama. Perkawinan yang sah menurut Hukum Perkawinan Indonesia, selain sah menurut agama dan kepercayaannya, juga dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada keyataannya masih banyak masyarakat yang memandang bahwa pernikahan yang sah merupakan pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama saja, sehingga menjadi hambatan dalam penerapan pencatatan perkawinan. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dititik beratkan pada kedudukan hukum anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak dicatat berdasarkan hukum Islam dan Hukum positif Indonesia. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum dan hak keperdataan anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak dicatat, dan apa saja yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam penertiban pencatatan perkawinan. Metode yang digunakan Penulis yaitu pendekatan yuridis normatife (hukum positif), yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder sebagai bahan utama, sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, dalam metode pengumpulan data melalui penelitian data dan kepustakaan tentang status anak luar kawin. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam merupakan pernikahan yang sah, namun jika tidak dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) hal tersebut tidak sah secara hukum, sehingga akan menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga yang dijalaninya. Akibat hukum bagi perkawinan yang tidak dicatat secara yuridis bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan sehingga anak tersebut tidak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna memberi pemahaman terhadap warga negara melalui sosialisasi secara menyeluruh, namun kendala yang dihadapi pemerintah masih terbilang sulit untuk memberi pemahaman jika masyarakat tidak sadar akan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan perkawinan tidak dicatat mengandung multitafsir, menurut hukum positif wajib mencatatkan perkawinannya, sedangkan menurut hukum Islam tidak wajib sebatas terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, hal tersebut menjadi alasan bagi masyarakat mengapa sebagian tidak mencatatkan pernikahannya di Pegawai Pencatat Nikah