Analisis terhadap izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 Juncto peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 : Studi kasus putusan nomor 0156/Pdt.G/2016/Pa.Pyk

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, pegawai negeri sipil wajib memperoleh izin atau surat keterangan dari atasan secara hierarki sebelum melakukan perceraian kemudian dilampirkan dalam gugatan dalam bentuk tertulis, namun majelis hakim dalam putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/Pa. Pyk.tetap melaksanakan proses persidangan dan memutuskan perkara tanpa adanya surat izin atasan melainkan berdasar pada surat keterangan atasan yang berisin tidak berwenang dalam memberikan izin perceraian tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum formil dan materiil dalam putusan, hukum positif dan hukum islam tentang surat izin cerai dari atasan, serta peran atasan dalam perceraian PNS dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian content analysis, metode penelitian dengan cara menganalisis isi putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/Pa. Pyk tentang izin perceraian bagi pegawai negeri sipil (PNS). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan kepustakaan, dengan menggunakan teori tentang perceraian PNS, putusan pengadilan, hukum formil dan materiil. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Penerapan hukum formil dan meteriil yang digunakan dalam mengabulkan gugatan cerai tanpa adanya izin dari atasan dalam putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.Pyk didasarkan pada: Peraturan Perundang-Undangan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Butir (5) Surat Edaran Mahkmah AgungNomor 10 tahun 1984 Tentang Perceraian Pegawain Negeri Sipil, Pasal 39 ayat (2) Undan- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan Q,S Ar-Ruum ayat (21) dan Q.S An-Nisaa ayat (130). 2) Untuk izin cerai dari atasan telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, Sedangkan dalam hukum islam, tidak dijelaskan secara spesifik mengenai syarat perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yang harus mendapatkan izin dari atasan. 4) Peran atasan dalam perceraian pegawai negeri sipil adalah berusaha merukunkan kembali pasangan tersebut dan memberi surat izin cerai apabila perceraian disertai alasan yang jelas. Namun pemberian surat izin cerai dalam putusan ini ditolak karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana Penggugat tidak melaporkan perkawinannya secara tertulis kepada pejabat yang berwenang secara hierarki sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil