Analisis putusan pengadilan agama Kota Tasikmalaya nomor 1402 tahun 2019 tentang sengketa pertanggungan asuransi syariah

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memutus sengketa ekonomi syariah dengan putusan Nomor 1402/Pdt.G/2019/PA.Tmk dalam gugatan wanprestasi pertanggungan asuransi syariah. Dalam gugatannya, Penggugat menggugat PT. Asuransi Astra Buana Syariah yang diduga telah melakukan wanprestasi karena tidak memberikan klaim asuransi atas objek pertanggungan. Pada putusannya, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis struktur dan isi dalam Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota Nomor 1402/Pdt.G/2019/PA.Tmk dalam gugatan wanprestasi Pertanggungan Asuransi Syariah, dan (2) menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota Nomor 1402/Pdt.G/2019/PA.Tmk dalam gugatan wanprestasi Pertanggungan Asuransi Syariah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lainnya dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Jenis data yang digunakan berupa data kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara. Adapun sumber data yang digunakan berupa data sekunder berupa Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2019/PA.Tmk, KUH Perdata, KHES, buku-buku, online resource, dan lainnya. Penelitian ini berasal dari pemikiran bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Struktur dan isi pada Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2019/PA.Tmk telah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016. (2) Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Majelis Hakim belum menunjukkan secara spesifik dasar hukum seperti Pasal 20 Poin 1, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 1320 KUH Perdata, QS. Al-Maidah ayat (1), serta kaidah fikih yang berkaitan dengan perkara. Dengan demikian kekuatan hukum dalam putusan ini tidak berkurang dan tidak batal demi hukum namun cenderung minim dengan penemuan hukumnya