Relevansi konsep zakat yang dapat mengurangi pajak menurut Masdar F. Mas'udi dan Didin Hafidhuddin dengan pasal 22 UU no.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

Zakat dan pajak bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, keduanya wajib dilaksanakan dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh syari’at maupun Undang-Undang. Namun dengan adanya hal tersebut membuat masyarakat Muslim di Indonesia terkena beban ganda. Hal ini yang membuat tokoh ulama kontemporer Indonesia yakni Masdar F. Mas’udi dan Didin Hafidhuddin mengemukakan pendapatnya atas problematika zakat dan pajak ini. Masdar berpendapat bahwa zakat itu pajak, sedangkan Didin berpendapat bahwa zakat itu berbeda dengan pajak. Sebagai jalan tengah Pasal 22 UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, hal ini menandakan akan pentingnya zakat demi kesejahteraan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1). Biografi Masdar F. Mas’udi dan Didin Hafidhuddin. 2). Pemikiran Masdar F. Mas’udi dan Didin Hafidhuddin terhadap konsep zakat sebagai pengurang kewajiban membayar pajak. 3). Dasar hukum Masdar F. Mas’udi dan Didin Hafidhuddin terhadap konsep zakat sebagai pengurang kewajiban membayar pajak. 4). Relevansi pemikiran kedua tokoh dengan peraturan perundang-undangan pasal 22 UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini mengacu pada konsep maslahah mursalah untuk dapat mewujudkan dan memelihara kemaslahatan antar sesama manusia yang sejalan dengan maqashid syari’ah suatu hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan yuridis, yaitu dengan menjelaskan permasalahan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan perundang- undangan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif dengan menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan pemikiran seseorang. Hasil peneltian ini menunjukan 1). Masdar lahir di Jombor Purwokerto tahun 1954 terlahir dari keluarga agamis dan didik oleh guru yang tersohor. Didin Hafidhuddin lahir di Bogor pada tahun 1951, lahir dari keluarga agamis yang mana orang tuanya memiliki ponpes di daerahnya. 2). Masdar F. Mas’udi menekankan penyatuan antara zakat dan pajak karena keduanya tidak memiliki perbedaan dan Didin berpendapat bahwa zakat dan pajak merupakan hal berbeda yang tidak bisa diganti satu sama lain. 3). Dasar hukum yang digunakan keduanya Q.S At-Taubah:103 dan Masdar segala ayat yang berhubungan dengan zakat itu juga ayat pajak dan Didin menggunakan juga Q.S An-Nisa: 59 sebagai ayat pajak. 4). Adanya peraturan mengenai zakat yang dapat mengurangi pajak dalam pasal 22 UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menjadi jalan tengah bagi problematika yang terjadi. Pendapat Masdar dan Didin yang relevan dengan pasal tersebut dalam segi kewajiban membayar zakat kepada badan amil zakat yang telah dibentuk pemerintah