Perkawinan tidak tercatat di Kota Pariaman Sumatera Barat

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting bagi manusia, dimana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dalam fitrahnya diciptakan dengan pasangan hidupnya masingmasing. Dikarenakan urusan perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, maka negara berhak mengatur urusan ini dalam suatu aturan yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini mengkaji mengenai fenomena perkawinan yang tidak biasa namun banyak terjadi di kalangan masyarakat, yaitu perkawinan di bawah tangan atau dalam istilah Islam perkawinan sirri. Persoalan mengenai kawin sirri sah atau tidak sering menjadi polemik yang berakibat kepada ketidakjelasan status perkawinan yang terjadi, hal ini mengakibatkan dampak negatif bagi para pihak yang terlibat, baik istri, suami maupun anak. Perkawinan dibawah tangan merupakan bentuk perkawinan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan, namun hal ini banyak terjadi dalam masyarakat muslim di kota Pariaman Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan dibawah tangan di kota Pariaman Sumatera Barat, apa akibatnya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah tangan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bahan masukan kepada pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang terkait dengan masalah perkawinan ini. Data diperoleh dengan cara wawancara secara daring serta menelaah data sekunder. Hasil data dianalisis secara kualitatif dengan munggunakan analisis modal distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dibawah tangan di Indonesia tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat, akan tetapi dilaksanakan dihadapan tokoh masyarakat/kyai dan ustadz, dengan telah memenuhi syarat dan rukunnya nikah susuai hukum agama islam. Akibat yang dialami oleh masyarakat muslimdi kota Pariaman Sumatera Barat yaitu kesulitan untuk memperoleh akta kelahiran bagi anak-anaknya, tidak terjaminnya hak nafkah isteri dan anak, isteri dan anak tidak bisa mendapatkan tunjangan dari isteri dan anak PNS dan anggota POLRI. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah tangan di kota Pariaman Sumatera Barat yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor pendapat hukum agama, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor pengetahuan hukum. Untuk menanggulangi masih banyak perkawinan dibawah tangan ini, hendaknya pemerintah mengusulkan kepada badan legislatif untuk mengamandemenkan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan yang memisahkan ayat (1) dan ayat (2) menjadi satu ayat. Kalau tidak mungkin hendaknya membuat aturan pidana yang bisa membuat jera kepada kawin dibawah tangan, para ulama dan cendikia hendaknya berkumpul untuk membahas hukum pencatat nikah ini karena ternyata kawin dibawah tangan banyak madharatnya. Para pegawai pencatat nikah hendaknya lebih meningkatkan dalam usahanaya untuk mensosialisasikan perkawinan sesuai aturan hukum