Analisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 173/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tentang Gugatan Pembatalan Pelaksanaan Lelang dalam Sengketa Pembiayaan Musyarakah

Penelitian ini dilatarbelakangi asumsi bahwa sengketa memiliki kemung-kinan untuk terjadi dalam sebuah perjanjian, termasuk dalam perjanjian ekonomi syariah. Salah satu bentuk sengketa yang terjadi terdapat pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 173/Pdt.G/2020/PTA.Bdg Tentang Gugatan Pembatalan Pelaksanaan Lelang Dalam Sengketa Pembiayaan Musyarakah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum Majelis Hakim dalam menerima permohonan banding pembanding, mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara gugatan pembanding, serta mengetahui dan menganalisis implikasi hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 173/pdt.G/2020/PTA.Bdg terhadap para pihak yang bersengketa. Penelitian Ini menggunakan kerangka pemikiran bahwa menjadi suatu keharusan bagi setiap orang untuk melakukan akad sesuai dengan ketentuan syariat (teori iltizam). Teori ini direduksi dari ketentuan hukum dalam Al-Qur’an surat al-Maidah ayat 1. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan, yang berfokus pada norma hukum yang mengatur permasalahan yang sedang diteliti. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif, Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi kepustakaan, sumber data yang digunakan terdiri dari data Primer berupa salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 173/pdt.G/2020/PTA.Bdg, serta data-data sekunder berupa kumpulan peraturan perundang-undangan dan dokumen ilmiah lainnya baik tertulis atau tidak tertulis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:(1) Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menerima permohonan banding pembanding adalah perjanjian antara para pihak yang tercantum dalam Akta addendum Akad Musyarakah Nomor 42 Tanggal 29 Juni 2018 serta SEMA Nomor 2 Tahun 2019; (2) Pertimbangan Majelis Hakim menolak gugatan para pembanding dengan pertimbangan bahwa para pembanding tidak sungguh-sungguh untuk membuktikan gugatannya, sehingga gugatan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak, hal ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada berupa Pasal 148 R.Bg./ Pasal 124 HIR, Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR dan Yursiprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1574 K/Pdt/1983; dan (3) Implikasi hukum terhadap para pihak, sejatinya tidak ada putusan yang merubah keadaan para pihak terhadap perkara yang sedang dihadapi, semuanya kembali kepada keadaan dimana perkara tersebut belum diajukan menjadi gugatan ke Pengadilan Agama