Pembatalan pada penetapan Itsbat Nikah : Studi pada penetapan nomor 3193/Pdt.G/2016/PA.Badg dan putusan nomor 1573/Pdt.G/2018/PA.Badg

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan antara Penetapan No. 3193/Pdt.G/2016/PA.Badg. dan Putusan No. 1573/Pdt.G/2018/PA.Badg. tentang isbat nikah. Pemohon mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah ke PA Bandung kemudian dikabulkan, namun ada pihak lain yang mengajukan pembatalan dan pihak lain itu sebagai Penggugat di pengadilan yang sama ke Pengadilan Agama Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakta hukum dalam penetapan dan putusan, pertimbangan hakim dalam menetapkan dan memutuskan, dalam satu tingkat tentang penetapan dan pembatalan itsbat nikah. Penelitian ini didasarkan kepada kerangka pemikiran bahwa putusan pengadilan itu memilki dimensi ganda, di satu sisi merupakan wujud penerapan hukum di sisi lain merupakan pembentukan hukum atau penemuan hukum. Dalam proses pengambilan keputusan pengadilan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, hal ini memberikan kemungkinan bagi hakim untuk berijtihad. Keputusan pengadilan juga harus menciptakan rasa kedilan agar terciptanya kemashalatan dalam masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis isi, yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan, dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas penetapan Pengadilan Agama Bandung dan putusan Pengadilan Agama Bandung tentang penetapan dan pembatalan isbat nikah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menganalisis putusan yang langsung diterima dari Pengadilan Agama Bandung serta studi pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan: (kesatu) Dari kasus posisi dalam penetapan Nomor 3193/Pdt.G/2016/PA.Badg dan Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2018/PA.Badg dapat ditemukan beberapa kepalsuan alat bukti yang terungkap. (kedua) Pertimbangan hukum hakim dalam penetapan adalah pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 7 huruf (c) dan (e) dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam sedangkan dalam putusan adalah jadi perkara yang diputus tanggal 22 September 2016 menjadi kurang pihak (Plurium litis consortium) dan Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (ketiga) Implikasi hukum dengan diputusnya Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2018/PA.Badg. adalah Tergugat dan anak-anaknya kehilangan posisi sebagai ahli waris dan anak-anaknya sulit untuk melengkapi perlengkapan formil seperti akta kelahiran