Penerapan asas mempersulit perceraian di pengadilan agama Bandung

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa perceraian harus dilaksanakan di depan pengadilan dan harus disertai alasan-alasan yang cukup. Pada penjelasan pasal di atas, bahwa Undang-Undang perceraian mengandung prinsip mempersulit perceraian dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu perceraian dapat dilakukan jika ada alasan yang cukup dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Asas tersebut diterapkan guna menekan tingginya angka perceraian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Namun yang terjadi, melihat data laporan perkara tahunan di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2017 s.d 2019 perkara perceraian justru mengalami peningkatan, pada tahun 2017 s.d 2018 sebanyak 1,52% dan pada tahun 2018 s.d 2019 sebanyak 2,39% . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Bandung dalam menekan tingginya angka perceraian. Problematika yang terjadi dalam penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Bandung, dan mengetahui bagaimana upaya majelis hakim di Pengadilan Agama Bandung dalam menerapkan asas mempersulit perceraian. Penelitian ini menggunakan metode deduktif dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dari hasil wawancara di lapangan dan sumber data sekunder dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1)Pengadilan Agama Bandung dalam menerapkan asas mempersulit perceraian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, belum secara maksimal melihat dari angka perceraian yang terus meningkat. (2)Problematika yang terjadi dalam penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Bandung terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penerapan asas mempersulit perceraian tidak efektiv. Faktor yang mendominasikan yaitu kerasnya kemauan para pihak untuk bercerai dan perselisihan. (3)Upaya hakim di Pengadilan Agama Bandung dalam menerapkan asas mempersulit perceraian sudah memenuhi syarat formal sebagaimana tertera dalam Undang – Undang dan Hukum acara yang berlaku. Kesimpulan pada penelitian ini menyatakan bahwa Penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Bandung dilakukan sesuai berdasarkan ketentuan Perundang – Undangan dan Hukum acara yang berlaku. Namun, terdapat kendala yakni dari banyaknya perkara yang masuk dalam waktu yang terbatas setiap harinya, sehingga menyebabkan proses perdamaian yang dilakukan oleh Hakim secara terbatas dan tidak maksimal. Kata Kunci : Asas Mempersulit Perceraian, Upaya, Pengadilan, Perceraia