Pemenuhan hak politik disabilitas : Studi kasus pencalonan anggota DPRD oleh warga disabilitas melalui DPD PKS di Kota Tasikmalaya

Hak asasi bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan masih belum terpenuhi secara penuh karena Penyandang Disabilitas mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama yang dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pemenuhan hak politik bagi warga disabilitas oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Tasikmalaya berdasarkan Undang-Undang Pasal 13 No. 8 Tahun 2016, Mekanisme rekrutmen bakal calon anggota DPRD bagi warga disabilitas melalui DPD Partai Keadilan Sejahtera di Kota Tasikmalaya, serta Tinjauan Siyasah dusturiyyah terhadap Pemenuhan Hak Politik Bagi warga Disabilitas berdasarkan Undang-Undang Pasal 13 No. 8 Tahun 2016 dan mekanisme perekrutan bakal calon anggota DPRD bagi warga disabilitas melalui DPD Partai Keadilan sejahtera di Kota Tasikmalaya. Teori yang digunakan ialah teori kewenangan. Menurut Budihardjo Kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Teori ini untuk membahas bagaimana kewenangan dan kekuasaan DPD Partai Keadilan Sejahtera dalam melakukan seleksi dan menetapkan bakal calon anggota DPRD Kota Tasikmalaya pada Pemilu Tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris serta jenis data yang digunakan kualitatif sumber data yang digunakan adalah Data Primer yang diperoleh langsung dari informan dengan memakai teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara). sedangkan Data Sekunder diperoleh dari dokumen- dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip, materi-materi, serta literature lainnya yang relevan. Adapun Teknik pengumpulan data dengan metode Wawancara, Dokumentasi dan Penelusuran data online. Data yang berhasil dikumpul diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisa data dengan cara analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa, hak politik disabilitas untuk dapat memilih dan dipilih dalam jabatan publik berdasarkan Undang-Undang Pasal 13 No. 8 Tahun 2016 sehingga dapat mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD di Kota Tasikmalaya. Penyandang disabilitas dapat menjadi anggota DPRD sepanjang memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun, meskipun telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan PKPU yang berlaku, seorang penyandang disabilitas yang menjadi pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera di Kota Tasikmalaya belum bisa ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tasikmalaya pada Pemilu 2019 karena belum memenuhi kriteria pada seleksi bakal calon anggota DPRD yang di laksanakan pada internal partai. Perekrutan penyandang disabilitas sebagai anggota dan pengurus partai telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyyah yang memandang bahwa semua manusia adalah setara. Persamaan antar setiap umat manusia pada umumnya merupakan sebagai landasan prinsip islam yang terbangun atau tumbuh atas iktikad baik bahwa seluruh manusia, laki-laki dan perempuan, disabilitas atau tidak disabilitas, memiliki persamaan dalam aspek hukum dan politik.Hal ini pula sesuai dengan ketentuan al-Qur’an dan al-Hadits untuk memprioritaskan kaum disabilitas dan menyetarakan hak-hak nya sama seperti umat manusia pada umumnya