Analisis hukum ekonomi syariah tehadap kewajiban sertifikasi halal produk kosmetik sebagai upaya perlindungan konsumen: Studi kasus di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Jawa Barat

Penelitian ini dilatarbelakangi karena bagi umat Muslim setiap produk yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan harus memenuhi ketentuan syariat, yaitu terjaminnya kualitas dan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Dalam Pasal 4 UUJPH menyebutkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun pada kenyataanya banyak ditemukan produk belum mencantumkan logo halal atau logo halal masih diragukan kebenarannya yang beredar. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui proses sertifikasi halal produk kosmetik di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM-MUI) Jawa Barat (2) mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kewajiban sertifikasi halal produk sebagai upaya perlindungan konsumen. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada ketentuan menganai kewajiban mengkonsumsi produk halal yang terdapat pada Q.S Al-Baqarah 168 dan 172, hukum perlindungan konsumen dan prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Bahwa status kehalalan suatu produk penting diperhatikan karena merupakan syarat sah benda yang ditransaksikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah destkriptif, yaitu menggambarkan keadaan objek kewajiban sertifikasi halal produk kosmetik sebagai upaya perlindungan konsumen. Sumber data primernya wawancara dengan Pratito Wijayanto sebagai Auditor Halal LPPOM-MUI Jawa Barat. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa alur sertifikasi halal adalah: a) memahami kriteria SJH; b) menerapkan SJH; c) menyiapkan dokumen sertifikasi halal; d) pendaftaran ke BPJPH; e) pendaftaran ke LPPOM MUI; f) melakukan pembayaran akan sertifikasi dan monitoring preaudit; g) pelaksanaan audit; h) penyerahan laporan hasil audit; i) memperoleh ketetapan halal MUI; j) menerima sertifikat halal dari BPJPH. Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah kewajiban sertifikasi halal sangat melindungi konsumen atas jaminan kehalalan produk. Setiap produk yang belum melakukan sertifikasi halal, produk tersebut dapat dikategorikan produk yang syubhat mengenai status halal dan haramnya. Sehingga untuk produk yang syubhat tersebut akan mempengaruhi pada status akad transaksi yang akan dilakukan. Secara fiqiyah, sertifikasi halal adalah hasil ijma’ yang mana ulama bersepakat bahwa setiap pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi halal. Sertifikasi halal diqiyaskan hukumnya pada perintah Allah SWT “makanlah yang halal bagimu” sehingga ditetapkan kewajiban melakukan sertifikasi halal