Analisis yuridis putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Mengenai sengketa kepailitan antara PT.Tepian Samudera Mandiri dan PT. Gen Samudera ditinjau dari pasal 8 ayat (4) undang-undang nomor 37 tahun 2004

PT Tepian Samudera mandiri selaku penggugat dan PT. Gen Samudera selaku tergugat, pada awalnya tergugat melakukan perjanjian kerjsama degan penggugat mengenai perbaikan kapal SPOB Gen Maxima dengan total biaya perbaikan sebanyak 1.316.876.820,00 (satu milyar tiga ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah), Namun setelah selesai perbaikan kapal tersebut tergugat belum membayaran kewjibannya sampai pada batas akhir pembayaran yang tercantum didalam nota kesepakatan perjanjian PT. Gen Samudera masih belum membayar lunas kewajibannya dengan demikian hal ini menjadi dasar untuk PT. Samudera Mandiri mendapatkan haknya dengan melakukan permohonan kepailitan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan konsep utang dan pembuktian sederhana didalam memutus permohonan pernyataan pailit pada putusan nomor 28/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN. Niaga.Jkt.Pst dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak kreditor terhadap putusan penolakan permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Teori yang digunakan adalah Teori Negara Hukum, Hukum Pembangunan, Teori Kepailitan, Teori Hukum Acara Kepailitan dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan adalah sita umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor (orang yang berutang) untuk kepentingan semua Kreditornya (orang yang berpiutang) besama-sama, yang pada waktu si debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing Kreditor miliki pada saat itu Metode yang digunakan deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penyesuaian data dengan Undang Undang yang berlaku, Hasil dari penelitian ini menunjukan: pertama Pertimbangan Hukum hakim dalam menerapkan konsep pembuktian sederhana pada perkara sengketa kepailitan PT. Tepian Samudera Mandiri dalam putusan Nomor 28 / Pdt. Sus. Pailit/ 2019/ Pn. Niaga.Jkt.Pst. Tidak sesuai dengan Pasal 8 Ayat (4) UUKPKPU yang mana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa permohonan kepailitan harus dikabulkan apabila terpenuhinya syarat syarat yang ditentukan oleh Pasal 2 Ayat (1) UUKPKPU, Kedua Akibat hukum terhadap putusan Nomor 28 / Pdt. Sus. Pailit/ 2019/ PN. Niaga.Jkt.Pst yaitu kreditor tidak dapat mendapatkan haknya kembali dikarenakan permohonan pailit telah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sehingga belum terjadinya kepailitan yang berakibat sita umum terhadap harta dan aset debitor belum dilaksanakan