Sanksi tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) perspektif hukum pidana islam : Analisis putusan nomor.1356 /Pid.Sus/2017/PN.Bks

Pornografi balas dendam (Revenge porn) adalah balas dendam porno yang diperbuat oleh individu terhadap individu lain melalui upaya menyebarluaskan informasi elektronik yang mengandung unsur porno kepunyaan individu yang menjadi objek ke media sosial yang berniat guna mencoreng nama baik individu tersebut. sub masalah yang akan menjadi fokus penelitian yaitu : 1) Bagaimana unsur dan sanksi yang terkandung dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor.1356/Pid.Sus/2017/PN.Bks tentang tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) ? 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor.1356/Pid.Sus/2017/PN.Bks tentang tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) ? 3) Bagaimana relevansi sanksi tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor.1356/Pid.Sus/2017/PN.Bks dengan sanksi hukum pidana islam ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur dan sanksi yang terkandung dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor.1356/Pid.Sus/2017/PN.Bks, pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor.1356/Pid.Sus/2017/PN.Bks, dan relevansi sanksi tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor.1356/Pid.Sus/2017/PN.Bks dengan sanksi hukum pidana islam. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori maqasid syariat yang terkandung dalam larangan pornografi balas dendam yang tercantum kedalam kemaslahatan pada tingkatan daruriyyah serta itu menjadi hak Allah atau right of god sebab memiliki sifat publik. Kendatipun begitu, hak Allah tentu tidak melupakan hak manusia atau right of man, serta tidak ditujukan kepada kemaslahatan atau keinginan kelompok tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah content analysis yaitu membahas lebih mendalam pada isi suatu informasi tertulis, termuat dalam media massa atau cetak. Kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini pertama, Unsur yang terkandung dalam putusan pengadilan negeri Bekasi Nomor.1356/Pid.Sus/2017/PN.Bks yaitu unsur dalam pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, petimbangan hukum hakim dalam memutuskan hukuman melihat dari hal-hal yang memberakan dan yang meringankan. Ketiga, relevansi sanksi tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) dalam hukum positif dan hukum pidana Islam dari segi tujuan pemberian hukuman bertujuan untuk memberi efek jera bagi pelaku