Tingkat kesadaran hukum masyarakat di kecamatan sindangkerta kabupaten bandung barat sejak pemberlakuan perubahan usia perkawinan menurut pasal 7 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perubahan usia perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 Ayat (1). Pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat sejak pemberlakuan perubahan usia perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, masih ada yang melakukan perkawinan dibawah usia dengan sebelumnya mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui faktor pendukung kesadaran hukum masyarakat sejak pemberlakuan perubahan usia perkawinan, mengetahui faktor penghambat kesadaran hukum masyarakat sejak pemberlakuan perubahan usia perkawinan di Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, serta mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat sejak pemberlakuan perubahan usia perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan. Teori yang digunakan dalam menganalisis pemberlakuan perubahan usia perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan ini, yaitu teori kesadaran hukum dan teori ijma. Seperti yang diketahui kesadaran hukum adalah kesadaran pada masyarakat supaya menerima serta menjalankan hukum sesuai dengan tujuan pembentukannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan memaparkan data sebelum dan sesudah pemberlakuan perubahan usia perkawinan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, terdapat faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh pihak Kantor Urusan Agama dan pemerintahan yang ada di lingkungan Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat berupa kendala untuk sosialisasi lingkungan masyarakat yang begitu luas, yang sulit dijangkau sehingga jauh dari pusat pemerintahan untuk peraturan baru tersebut, namun dengan kendala-kendala tersebut itu tidak signifikan mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sejak pemberlakuan perubahan usia perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan