Implementasi peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia nomor 12 tahun 2018 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di Lingkungan Balai Diklat Keagamaan Bandung

Pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara bertujuan untuk menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pemberharu dan perekat pemersatu dan kesatuan bangsa, hal tesebut perlu dilakukannya pendidikan dan pelatihan yang dimana pendidikan dan pelatihan merupakan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk melaksanakantugas jabatan secara oprasional dengan dilandasi kepribadian etika pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuahan isntansi. Salah satu badan pendidikan dan pelatihan yang berada di Wilayah Jawa Barat lebih tepatnya yang berada di Kota Bandung yaitu Balai Diklat Keagaamaan Bandung atau yang sering di sebut dengan BDK Bandung. Dalam melaksanakan kegiatan diklat, tenaga diklat pelatih yang melaksanakan kepanitian harus memiliki jumlah tenaga diklat sebanyak 40% sesuai dengan apa yang di keluarkan dalam pedoman PERKALAN No. 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah namun di BDK tenaga diklat hanya 10%. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi Peraturan LAN No.12 Tahun 2018 Tentang Pelatihan CPNS dengan jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam dimensi yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguat aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi implementer untuk menentukan pengimplementasian kebijakan. Hasil penelitian menjunjukan bahwa implementasi kebijakan Peraturan LAN No.12 Tahun 2018 Tentang Pelatihan CPNS dapat terimplementasikan namun belum optimal, hal ini dibuktikan dari enam dimensi yang digunakan sebagai tolak ukur implementasi, tiga diantaranya standar dan sasaran kebijakan, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi implementr, sedangkan dimensi yang kurang optimal tiga diantaranya yaitu sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguat aktivitas serta karakteristik agen pelaksan