Pendapat Hakim tentang pasal 7 kompliasi hukum Islam hubungannya dengan tingginya permohonan Isbat nikah di Pengadilan Agama Garut

Isbat Nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang sebagai orang yang bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA). Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Garut penerimaan perkara isbat nikah tahun 2017 total 250 perkara, tahun 2018 total 404 perkara, dan tahun 2019 total 610 perkara data tersebut menunjukan peningkatan setiap tahunnya. Sehingga dalam hal ini dapat menggambarkan adanya pasangan suami istri yang perkawinannya tidak dicatatkan atau tidak tercatat dalam register nikah di Kantor Urusan Agama setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan atau pertimbangan hakim dalam memutus Isbat Nikah di Pengadilan Agama Garut. Dan untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan putusan perkara Isbat Nikah dan hubungannya dengan tingginya permohonan penyelesaian perkara Isbat Nikah. Penelitian ini bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (1) tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam ayat (2) menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan.. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber primer (informasi, wawancara dan data penerimaan perkara Isbat Nikah Pengadilan Agama Garut), sumber data sekunder (studi kepustakaan) dan data tersier (akses internet). Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam perkara Isbat Nikah, banyak pertimbangan hakim yang tidak mengaju kepada dasar hukum yang mengatur hal tersebut yaitu Kompilasi Hukum Islam pasal 7, sehingga banyak penetapan atau putusan dalam Isbat Nikah tersebut yang tidak tepat karena tidak mengandung unsur keadilan/filosofis, kepastian hukum/normatif atau yuridis dan kemanfaatan/sosiologis. Akibatnya, terjadi peremehan atas lembaga pernikahan tersebut dengan tidak mendaftarkan pernikahannya. Kemudian hal tersebut berdampak pada meningkatnya perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Garut dari tahun 2017 hingga 2019