Implementasi restrukturisasi pembiayaan bermasalah akibat pandemi Covid-19 pada produk pembiayaan Murabahah UMKM di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan berdasarkan POJK nomor 11 tahun 2020

Pandemi Covid-19 pertama kali dikonfirmasi di Indonesia pada 2 Maret 2020. Kondisi tersebut menimbulkan guncangan tidak hanya di bidang kesehatan, namun perekonomian mendapatkan imbasnya. Kegiatan bisnis perbankan syariah ikut terhambat terutama dalam menjaga kolektabilitas dalam kelancaran pembiayaan. Dalam rangka menghadapi hal ini, OJK mengeluarkan POJK Nomor 11 tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 1) Mengetahui mekanisme restrukturisasi pembiayaan bermasalah akibat pandemi Covid-19 pada produk pembiayaan Murabahah UMKM di BPRS HIK Parahyangan, 2) Mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi Covid-19 di BPRS HIK Parahyangan dengan POJK Nomor 11 tahun 2020. Kerangka penelitian yang digunakan yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 280 yang menyebutkan jika orang yang berhutang dalam kesulitan maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan, ayat tersebut selaras dengan dilakukannya restrukturisasi terutama saat ini sedang menghadapi Pandemi Covid-19. Dengan tidak ditentukan secara rinci mekanisme restrukturisasi oleh POJK, maka ada beberapa cara pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan oleh bank syariah. Tentunya restruktursisasi yang diterapkan setiap bank akan berbeda, tergantung kebijakan dari pihak bank tersebut berdasarkan kesanggupan nasabah. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, dengan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan karyawan BPRS HIK Parahyangan dan data sekunder berupa POJK No.11 tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1) Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di BPRS HIK Parahyangan dilakukan dengan cara rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Metode restrukturisasi yang sering digunakan pada nasabah produk murabahah UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 adalah reconditioning. Reconditioning digunakan untuk menurunkan jumlah angsuran setiap bulannya tanpa menambah waktu, sisa pokok dan margin. 2) Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi Covid-19 di BPRS HIK Parahyangan sudah sesuai dengan POJK Nomor 11 tahun 2020. Meskipun di BPRS HIK Parahyangan tidak memiliki pedoman internal khusus mengenai restrukturisasi pada saat pandemi Covid-19, akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada POJK dan tidak ada pelaksanaan yang melanggar atau menyalahi POJK