Implementasi peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 Juncto peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 dalam perkara cerai talak pegawai negeri sipil di pengadilan agama purbalingga: Studi analisis putusan nomor 1560/pdt.G/2018/PA.Pbg

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 bahwa jika terjadi perceraian atas inisiatif Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria, maka PNS tersebut wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anaknya. Namun Majelis Hakim pada putusan Nomor 1560/Pdt.G/PA/Pbg mengesampingkan ketentuan PP 10/1983 tersebut dan menerapkan ketentuan yang terdapat dalam KHI pasal 149 terkait nafkah cerai talak PNS pria. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim, landasan hukum hakim dan untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam putusan Nomor 1560/Pdt.G/PA.Pbg tentang Nafkah Cerai Talak PNS. Kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu dititikberatkan pada teori tujuan hukum pertama, teori Etis yaitu teori ini memandang bahwa tujuan hukum hanya untuk keadilan semata Kedua, Teori Utilitis yaitu mencari kebahagiaan yang merupakan kemanfaatan hukum itu sendiri Ketiga, Teori gabungan etis dan utilitis yaitu keadilan berdasarkan perkembangan zaman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian content analysis yang merupakan suatu metode dengan cara menganalisis isi putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1560/Pdt.G/2018/PA.Pbg. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan : 1) Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 1560/Pdt.G/2018/PA.Pbg yaitu mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian dan menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya dengan ketentuan tergugat rekonvensi membayar nafkah madliyah, nafkah iddah dan nafkah mut'ah ditambah dengan kompensasi dari pembagian gaji PNS sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 78/AG/2001 tanggal 14 November 2002. Dan juga menetapkan tergugat rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah. 2) Landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah Pasal 149 KHI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/AG/2001 tanggal 14 November 2002, dan kaedah fiqhiyyah. 3) Metode penemuan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yaitu interpretasi hukum teleologis sosiologis. Dengan demikian dapat disimpulkan Bahwasanya putusan hakim untuk tidak mengabulkan gugatan rekonvensi daripada penggugat rekonvensi terkait nafkah cerai talak PNS dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 juncto PP Nomor 45 Tahun 1990 sudah tepat dan bahwa tujuan untuk menjamin keadilan kedua belah pihak tidak akan tercapai dan juga untuk menghindari kemudaratan yang berkepanjangan sehingga merugikan pemohon