Restitusi untuk korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kota Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pelaksanaan pemberian restitusi untuk korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kota Bandung, (2) kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian restitusi, serta (3) upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberian restitusi untuk korban tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum, dengan alasan karena dilihat dari angka penerima restitusi di Kota Bandung yang masih rendah, maka perlu diketahui pula bahwasannya penegakan hukum terhadap pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang belum optimal. Oleh karenanya untuk menjawab permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah teori penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa saja yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris serta jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan, pelaksanaan pemberian restitusi untuk korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kota Bandung belum terealisasikan secara optimal, kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan restitusi dari faktor internal dan eksternal, serta upaya saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksaan pemberian restitusi untuk korban tindak pidana perdagangan orang dari faktor internal dan eksternal