Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Mucikari : Analisis putusan pengadilan neggeri Ciamis nomor 175/Pid.B/2017/PN Cms

Mucikari atau germo adalah penamaan kontemporer bagi seseorang yang bentuk tindak kejahatannya berkaitan dengan kesusilaan, walaupun mucikari tidak melakukan perzinaan secara langsung, namun mucikari seringkali mempunyai peran yang besar dalam proses terjadinya suatu perzinaan, didalam Islam sendiri mucikari hukumannya belum ditentukan. Maraknya kejahatan ini tentu sangat meresahkan masyarakat, ditambah banyak macam dan jenis modus mucikari ini, hal ini menjadi masalah bersama mengingat kejahatan tersebut sangat bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia, oleh karena itu harus ada semacam solusi dan pencegahan baik dari segi penjatuhan sanksi atau pencegahan lainnya. Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana unsur dan sanksi mucikari dalam hukum pidana Islam dan dalam hukum positif, dengam menyoroti contoh kasus yang tertuang dalam putusan pengadilan negeri Ciamis nomor 175/Pid.B/2017/PN Cms, dengan menganalisis putusan pengadilan negeri Ciamis nomor 175/Pid.B/2017/PN Cms, kemudian mencari tahu bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi dalam putusan tersebut, dan mengerahui relevansi dan tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam dalam putusan pengadilan negeri Ciamis nomor 175/Pid.B/2017/PN Cms. Terdapat sebuah teori yang mendasari penjatuhan sanksi, kemudian digunakan hakim dalam penjatuhan hukuman dalam putusan ini yaitu dengan menggunakan teori gabungan antara teori Relatif dan Absolut yang dimana menitik beratkan pada pembalasan dan ketertiban masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan jenis Content Analysis yang dimana untuk memperoleh keterangan dari komunikasi, yang disampaikan dalam bentuk lambang yang terdokumentasi atau dapat didokumentasikan. Metode ini dapat dipakai untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, seperti pada surat kabar, buku, film dan sebagainya. Hasil penelitian ini adalah, terdapat unsur mucikari dan sanksi dalam putusan pengadilan negeri Ciamis nomor 175/Pid.B/2017/PN Cms, sesuai dengan yang tertera dalam pasal 296 KUHP, dan dalam surat an-nur ayat 33, kemudian dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yakni 4 (empat) bulan, hakim mempertimbangkan dari aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis, yang dimana itu sangat mempengaruhi putusan hakim. Kemudian apabila dilihat dari hukum pidana Islam penjatuhan hukuman dalam putusan tersebut sudah sesuai, karena sanksi mucikari tidak terdapat dalam al-Qur’an sehingga dikenakan ta’zir kepadanya, dan orang yang berhak menjatuhkan atau menentukan ta’zir tersebut adalah seorang yang punya kewenangan dalam hal itu (hakim). Kata Kunci : Hukum Pidana Islam, Mucikari , Analisis putusan