Analisis kebijakan hukum pidana lingkungan hidup atas asas Ultimum Remidium : Studi atas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran Baku Mutu Air Limbah pada Daerah Aliran Sungai Citarum

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi kebijakan hukum pidana dalam penindakan dan pertanggungjawaban pidana pencemaran mutu baku air Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi. Khususnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi di bidang lingkungan hidup. Penegakan hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi jiwa dan kehormatan manusia dan harta benda. Ketika pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan dan jiwa manusia, maka perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan moral dan layak untuk dikenakan sanksi pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan hukum pidana lingkungan hidup atas asas ultimum remedium dalam penegakan hukum pidana, sanksi pidana dan penegakan hukum tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan terhadap prinsip umum hukum pidana pada Daerah Aliran Sungai Citarum. Teori dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori, yaitu : Teori Negara Kesejahteraan sebagai Grand Theory, Teori Hukum Pembangunan sebagai Midle Theory dan Teori Kebijakan Hukum Pidana sebagai Aplicative Theory. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah mengkaji atau menganalisis secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Hasil penelitian ini adalah 1) Kebijakan hukum pidana di bidang lingkungan saat ini belum mencapai tujuan. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 menjadikan ultimum remedium sebagai langkah terakhir dalam penegakan hukumnya. Hal ini tidak akan menjadikan efek jera terhadap pelaku pencemaran lingkungan di wilayah DAS Citarum khususnya terhadap pelangaran baku mutu ar limbah yang kenyataannya pencemaran sudah terjadi namun belum bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. 2) Sanksi dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 menganut Asas Ultimum Remedium, yaitu sanksi administratif yang didahulukan ketimbang Sanksi pidana terhadap pelaku berikut badan usahanya yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan hidup pada Daerah Aliran Sungai Citarum, sepatutnya sanksi pidana yang diberikan terhadap perbuatan tersebut tidak mengenakan sanksi minimal, Oleh karena itu harus sanksi yang maksimal supaya pelaku pencemaran akibat dari pelanggaran baku mutu air limbah tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya. 3) Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan saat ini khususnya pencemaran terhadap baku mutu air limbah yang dialirkan ke sungai Citarum belum efektif. Sehingga diperlukan upaya semua pihak terutama Dinas Lingkungan Hidup untuk lebih tegas memberikan sanksi administratif terhadap pelaku pencemaran yang melebihi baku mutu apabila setelah diberikan sanksi administratif masih melakukan pencemaran maka kewajiban aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi pidana yang tegas terhadap pelakunya. Kata Kunci : Analisis, Kebijakan, DAS Citaru