Analisis yuridis dampak pandemi covid-19 dalam perjanjian kredit dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional : Studi di Bank PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Kab. Sukabumi

Penelitian ini di latarbelakangi oleh Pemerintah menerbitkan Peraturan Nomor: 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan stimulus terhadap penyebaran Coronavirus yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa dalam aturan tersebut selama pandemi tidak mewajibkan debitur membayar kredit, melainkan memberikan pilihan kepada debitur sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dampak pandemi covid-19, mengakibatkan debitur tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Namun, pada kenyataannya Bank BPR NBP 11 tetap mewajibkan debitur untuk membayar kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati para pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis dampak pandemi covid-19 dalam perjanjian kredit dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional dan akibat hukum terlaksananya perjanjian kredit dimasa covid-19 serta kendala dan upaya hukum terhadap debitur dan kreditur terkait alasan pandemi Covid-19 di Bank BPR NBP 11 Kabupaten Sukabumi. Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pasal 33 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, teori Conditio Sine Qua Non oleh Von Buri, teori Adeuate Veroorzaking oleh Von Kries, teori kepastian hukum, teori keadilan, Pasal Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1245 dan Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian deskritif analisis, dengan metode pendekatan yuridis empiris, pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, yang didukung dengan studi pustaka. Adapun jenis data yang di kumpulkan adalah data kualitatif berupa data jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dikaji. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan relaksasi kredit bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 yang dimana Pasal ini bukan mewajibkan, melainkan memberikan pilihan dapat atau tidak dapatnya Bank memberikan kelonggaran kepada debitur sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Akibat Hukum Perjanjian Kredit dimasa Pandemi adalah terjadi perubahan kesepakatan antara debitur dan kreditur. Kendala dalam pelaksanaan perjanjian antara adanya pembatasan wilayah, Tidak adanya keterbukaan antara kreditur dan debitur, kesepakatan yang disepakati bersama antara kreditur dengan debitur tidak dijalankan. Serta upaya yang dapat dilakukan melakukan pembinaan, mengajukan restrukturisasi secara online, dan peninjauan kembali