Efektivitas pengelolaan sampah di Kota Bandung : Study pelaksanaan Perda no 9 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah

Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi, seperti yang terjadi di Kota Bandung. Meningkatnya volume sampah dapat menyebabkan penumpukan sampah di beberapa wilayah di Kota Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pengelolaan sampah di Kota Bandung berdasarkan Perda Nomor 9 tahun 2018 tentang Pengelolaan Penelitian ini menggunakan teori yang didasarkan pada variable-variabel yang mempengaruhi efektivitas menurut Gibson dalam Bungkaes (2013: 15) yaitu kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapai tujuan, proses analisa dan perumusan aturan yang mantap, proses membuat perencanaan yang matang, proses penyusunan program yang tepat, ketersediaan sarana dan prasarana, sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggunakan teknis analisis data menurut Sugiyono (2009:255) yaitu Analisis Domain dan Analisis Taksonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kota Bandung sudah berjalan namun belum efektif. Pada tahap efektivitas pelaksanaan pengelolaan sampah belum berjalan dengan maksimal. Permasalahan komunikasi dan kordinasi antara pihak pemerintah dalam hal ini PD. Kebersihan Kota Bandung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dengan masyarakat dalam pelaksaaan dilpanagan masih terjadi masalah. Terdapat beberapa saran yaitu PD. Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung yang bertugas dalam mengimplementasikan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung sebaiknya harus lebih efeketif terhadap keterlibatan masyarakat, karena pengelolaan sampah dan penyelesaian sampah tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah atau dinas saja tetapi harus melibatkan masyarakat secara umum, serta seharusnya lebih sering berkoordinasi dan berklaborasi dengan pemerintahan di tingkat kecamatan atau kelurahan bahkan masyarakat. Dimaksudkan agar terjadi komunikasi yang baik untuk memaksimalkan kegiatan pelaksanaan dilapangan