Akibat hukum perkawinan beda agama hubungannya dengan hak anak: Studi perkawinan antara KN dan MA di Kampung Sawah Bekasi

UU No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya” tetapi pada kenyataan nya peraturan tersebut tidak memiliki banyak pemahaman oleh sebagian banyak orang banyak dari sebagian orang menyimpang dengan hal ini salah satunya yaitu perkawinan beda agama, KHI dalam pasal 40 huruf c menyatakan bahwa “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu seorang wanita yang tidak beragama Islam” dan pasal 44 seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam” perkawinan dilaksanakan oleh pasangan yang beragama Islam dengan agama Katolik yang didasari hanya dengan saling cinta. Terjadinya perkawinan beda agama ini karena Minim nya pengetahuan tentang agama yang dianutnya karena semua agama pasti tidak membolehkan perkawinan beda agama. Dari perkawinan tersebut akan berdampak terhadap status anak dan hak-hak anak yaitu hak mewarisi, hak nasab, dan hak perwalian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama, akibat hukum status anak perkawinan beda agama di kampung sawah dan hak anak perkawinan beda agama. Penelitian ini bertolak belakang pada UU No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf c dan pasal 44. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara terhadap tokoh agama, dan pasangan yang menikah beda agama. Hasil Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: Keabsahan perkawinan beda agama dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya sesuai dengan pasal 2 UU No 1 Tahun 1974. Akibat anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama jika sang anak adalah seorang wanita dan memilih agama selain agama Islam maka status anak tidak sah untuk dinikahkan oleh bapaknya Hak asuh anak dapat menimbulkan akibat hukum yaitu: a) hak nasab, hanya kepada Ibunya saja seperti dalam pasal 43 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 b) hak waris, tidak bisa mewarisi salah satunya yang berbeda agama namun dengan pengecualian bisa mendapatkannya dengan cara Hibah, dan c) hak perwalian, jika anak yang dilahirkan adalah perempuan dan bapaknya berbeda agama maka tidak bisa dijadikan sebagai wali, salah satunya yaitu sebagai wali dalam pernikaha