Tawkil Qabul calon pengantin laki-laki Tunawicara dalam perspektif Fiqh dan perundang-undangan di Indonesia

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan tujuan mengharap ridho-Nya. Akad nikah bagi calon mempelai laki-laki tunawicara pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tulisan ataupun isyarat. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 17 poin 3. Dalam Hukum Islam pun dijelaskan bahwa bagi orang tunawicara akad nikah sah dilakukan dengan menggunakan tulisan ataupun isyarat. Akan tetapi dalam penelitian ini lebih menjabarkan bagaimana ketentuan Hukum Islam mengenai tawkil akad nikah dan tawkil qabul bagi calon mempelai laki-laki tunawicara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan qabul nikah bagi penyandang tunawicara menurut fiqih dan perundang-undangan di indonesia, serta untuk mencari tahu dasar hukum dan implikasi hukum nya mengenai tawkil qabul nikah. Penelitian ini menggunakan teknik pustaka (library research) dengan teknik pengambilan data melalui penelaahan buku-buku, literatur-literatur, lebih lanjutnya peneliti menggunakan jenis penelitian content analysis adalah penelitian dengan mengandalkan data dari sejumlah teks (al-qu'an, hadits, serta pemikiran ulama) untuk dikumpulkan dan diolah menjadi bahan penelitian. Hasil penelitian : Pertama, ketentuann qabul nikah bagi calon mempelai laki-laki tunawicara bisa dilakukan dengan mewakilkan kepada orang lain asalkan dengan syarat harus adanya surat kuasa secara tertulis dan dari pihak mempelai perempuan harus menyetujui bahwa qabul nikah dilaksanakan dengan diwakilkan kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 29. Kedua, dasar hukum dari tawkil qabul nikah diterangkan dalam hadits riwayat Abu Dawud bahwa Nabi SAW pernah jadi wakil atas pernikahan dari sahabat nya serta dalam kitab Al Bajury juz I dan juz II karya Ibnu Qasim Al Ghozy bahwa dalam hal apapun boleh bertindak dengan sendiri atau mewakilkan kepada orang lain asalkan yang menjadi wakil nya bukan anak kecil atau orang idiot serta bagi yang menjadi wakilnya ketika akan mengucapkan qabul nya harus menggunakan kata-kata yang jelas. Ketiga, implikasi hukum nya bagi muwakkil jika tidak memberikan pernyataan yang tegas secara tertulis dan dari pihak perempuannya tidak menyetujui, maka akibat hukumnya dia tidak bisa mewakilkan akadnya kepada orang lain. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam KHI Pasal 29. Bagi wakil akibat hukumnya ia tidak menerima hak-hak akad karena pada dasar nya wakil hanya jadi perantara. Jadi hak-hak akad akan kembali ke muwakkil. Dan bagi kesahan pernikahannya itu sah secara hukum akan tetapi ada konsekuensi yang ditimbulkan nya terhadap hak-hak suami dan istri. Pertama, bagi suami ia harus segera memberikan mahar dalam jangka waktu 1 bulan ketika dia gagal maka si istrinya boleh menolak ketika hendak digauli oleh suaminya. Kedua, bagi istri kalau dia seorang janda maka dia tidak berhak menuntut mahar dalam waktu yang ditentukan. Maksud nya adalah suami nya boleh membayar mahar nya kapan saja. Akan tetapi jika dia seorang perawan maka si suami nya harus memberikan mahar dalam kurun waktu 1 bulan