Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat dihubungkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian: Studi kasus diwilayah Hukum Polrestabes Bandung

Tindak Pidana Penganiayaan Berat merupakan suatu kejahatan yang amat meresahkan masyarakat terlihat dari jumlahnya yang besar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir 2017-2019 setiap tahunnya diatas 200 kasus serta tingkat penyelesaiannya yang masih kurang optimal. Proses penegakan hukum dalam hal ini adalah Kepolisian sudah sepatutnya memberikan rasa aman dan nyaman mengingat tugas pokok yang diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, namun ketika melihat jumlah perkara yang besar serta penyelesaiannya yang kurang optimal proses penegakan hukum di wilayah hukum Polrestabes Bandung dikatakan masih belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat oleh penyidik Polrestabes Bandung, untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dan upaya bagi penyidik Polrestabes Bandung dalam menjalankan pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analisis, yakni penelitian ditujukan untuk menggambarkan dan memaparkan fakta-fakta bagaimana penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat diwilayah hukum Polrestabes Bandung, dengan dikaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianalisa dengan teori-teori hukum secara akurat. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengadakan penelitian guna mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dilapangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya. Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana Penganiayaan Berat diwilayah Hukum Polrestabes Bandung sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu KUHAP, Perkap dan peraturan-peraturan lain. proses pelaksanaan penegakan hukum perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berat yaitu mulai dari adanya Laporan, hingga Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada penuntut umum. Kedua dalam melaksanakan penegakan hukum penyidik mengalami kendala berupa sulitnya mencari tersangka, sulitnya mencari saksi untuk dimintai keterangan, barang bukti yang kurang memadai, dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya yang dilakukan penyidik Polrestabes Bandung untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu melakukan upaya hukum pre-emtif, preventif, dan represif