Prosedur poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia dan Malaysia : Studi komparatif UU RI no 1 tahun 1974 dan akta undang-undang wilayah-wilayah persekutuan 1984

Penelitian ini dilakukan karena banyaknya para suami yang berpoligami tidak benarbenar memahami arti dari keadilan dan kemakmuran dalam rumah tangga, kebanayakan suami yang berpoligami hanya didasari rasa ingin dan hasrat nafsunya saja, dan banyak dari korban istri poligami, merasa hal itu sangat merugikanya, oleh karena itu agar supaya mereka para suami yang akan berpoligami berpikir lebih berpikir secara jernih dan benar-benar memikirkan kemakmuran dalam rumah tangganya. Peraturan itu diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Akta Undang-Undang Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui latar belakang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Akta Undang Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984. 2) Untuk mengetahui bahan hukum yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Akta Undang-Undang Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984. 3) untuk menganalisis dengan cara membandingkan antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Akta Undang-Undang Wilayah Persekutuan 1984. Penelitian ini menggunakan metode library reseach atau penelitian kepustakaan, adapun sumber data yang digunakanya adalaha data-data primer dan sekunder dari press release, dan juga melihat Undang-Undang di Malaysia, dan juga Undang-Undang No.1 Tahun 1974 khususnya Akta Undang-Undang Keluarga-Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984. Data-data tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan metode normatif. Landasan yang teori yang digunakan adalah teori komparatif.Kemudian dari kerangka teori mengenai Poligami terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Akta Undang-Undang Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 bahwa pada seorang suami bileh berpoligami dengan syarat pengadilan bisa memberikan izin kepada suami yang akan berpoligami tapi harus ada izin dari istri atau isteri-isterinya. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami ketika sudah mendapatkan restu dari pihak istri atau para pihak yang bersangkutan menyetujuinya. Dari hasil analisis dapat di simpulkan bahwa latar belakang dibentuknya UU No. 1 Tahun 1974 karena dorongan para organisasi-organisai perempuan pada awal abad ke XX, sebab masa itu wanita merasa diperlakukan tidak adil sebab poligami ini, berbeda dengan Akta Undang-Undang Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 sebab dibentuknya Akta tersebut,Masyarakat belum memahami dengan betul bentuk keadilan dalam poligami. Kemudian didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, menggunakan dasar atau bahan hukum dari Pancasila dan UUD 1945, sedangkan untuk Akta Undang-Undang Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 menggunakan landasan Hukum yang bersumber dari Al-Quran. pada dasarnya diantara kedua Undang-Undang ini izin dari isteri merupakan syarat wajib didapat suami, jika seorang suami akan poligami tidak di ketahui kabar isterinya sekurangnya 2 tahun, suami harus dapat izin pihak bersangkutan istri. Berbeda dengan Akta Undang-Undang Wilayah Persekutuan 1984, dalam Akta seorang suami yang ingin poligami dan sudah mengajukan ke Mahkamah, Mahkamah akan mengirimkan surat panggilan kepada istrinya yang bertujuan agar istri dari suami yang akan berpoligami mengetahui bahwa suami akan berpoligami