Penjatuhan pidana di bawah batas minimum pada tindak pidana gratifikasi dihubungkan dengan tujuan pemidanaan

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa penjatuhan pidana di bawah sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dalam hal ini khusus mengenai gratifikasi padadasarnya tidan dibenarkan berdasarkan pasal 12B dan 12C. Namun, pada faktanya hakim banyak menjatuhkan sanksi pidana di bawah minimum khusus seperti pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor.1136.K/PID.SUS/2012 dalam penelitian ini. Hal ini dipandang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan untuk memberi efek jera pada pelaku tindak pidana korupsi khususnya gratifikasi. Tujuan Penelitian ini terfokus pada : bagaimana alasan yuridis penjatuhan sanksi di bawah batas minimum pada tindak pidana gratifikasi dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dan bagaimana akibat hukum jika putusan hakim dijatuhkan di bawah sanksi pidana minimum khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini mempergunakan sumber data primer yaitu hasil pengamatan langsung dan wawancara kepada nara sumber yang memiliki kompetensi dalam masalah yang berkaitan dengan pengaruh tuntutan pidana terhadap Hakim dalam penjatuhan pidana dan tujuan pemidanaan dan sumber data sekunder yaitu mencakup data hukum primer, hukum hukum sekunder, dan data hukum tersier. Teori pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan tiga teori, yaitu teori negara hukum sebagai grand theory, teori keadilan dan sistem peradilan pidana sebagai middle range theory, dan teori pemidanaan sebagai applied theory. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan yuridis penjatuhan sanksi dibawah batas minimum pada tindak pidana gratifikasi sebelum memutus perkara suatu tindak pidana harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam persidangan. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu dengan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab seseorang dan tidak ada alasan pemaaf baginya.hakim memiliki kekuasaan penuh dalam memutus suatu perkara berdasarkan keyakinannya dan dikuatkan oleh peraturan dalam KUHAP, undang-undang kekuasaan kehakiman, dan yurisprudensi. Akibat hukum jika putusan hakim dijatuhkan dibawah sanksi pidana minimum khusus pada amar putusan bisa terjadi upaya pencegahan korupsi menjadi terhambat, tidak ada efek jera, karena rendahnya putusan. Apabila putusan tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dengan melewati segala pertimbangan yang matang akan banyak timbul problem yang terjadi baik dimasyarakat ataupun tubuh peradilan sendiri sehingga ketidakpercayaan terhadap peraturan sangat sedikit bahkan bisa luntur. Kata Kunci : Minimum Limit, Gratifikasi, Pemidanaan