INDONESIA : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa terdapat dua lembaga; Pemerintah Desa dan BPD. Sedangkan BPD berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menetapkan Peraturan desa bersama Kepala Desa. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah untuk mengetahui optimalisasi pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sukamulya Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung; un...
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggara pemerintah...
Dalam Pasal 55 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa salahsatu fungsi Badan P...
Salah satu alternarif Pemerintah Daerah dalam menggali dana adalah dari sektor pajak karena merupaka...
INDONESIA: Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan_perwujudan_dari Demokrasi di tingkat pemeri...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa ...
INDONESIA: Kewenangan untuk menjalankan proses legislasi desa diberikan kepada Kepala Desa d...
INDONESIA: Kewenangan untuk menjalankan proses legislasi desa diberikan kepada Kepala Desa d...
Dalam strukur Pemerintahan Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sejajar dengan un...
Penelitian ini dilakukan atas dasar posisi strategis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pemerinta...
Pemerintahan “kabinet kerja” memiliki salah satu agenda kerja prioritas berupa pembangunan melalui p...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis potensi Desa Wisata Sugihwaras dan menget...
Berdasarka observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa di desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis potensi Desa Wisata Sugihwaras dan menget...
Penyelenggara pemerintahan desa untuk dapat mencapai tujuan kinerjanya maka diperukan suatu lembaga ...
Banyak persoalan yang terjadi di dalam tubuh Badan Permusyawaratan Desa yaitu yang pertama menyangku...
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggara pemerintah...
Dalam Pasal 55 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa salahsatu fungsi Badan P...
Salah satu alternarif Pemerintah Daerah dalam menggali dana adalah dari sektor pajak karena merupaka...
INDONESIA: Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan_perwujudan_dari Demokrasi di tingkat pemeri...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa ...
INDONESIA: Kewenangan untuk menjalankan proses legislasi desa diberikan kepada Kepala Desa d...
INDONESIA: Kewenangan untuk menjalankan proses legislasi desa diberikan kepada Kepala Desa d...
Dalam strukur Pemerintahan Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sejajar dengan un...
Penelitian ini dilakukan atas dasar posisi strategis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pemerinta...
Pemerintahan “kabinet kerja” memiliki salah satu agenda kerja prioritas berupa pembangunan melalui p...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis potensi Desa Wisata Sugihwaras dan menget...
Berdasarka observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa di desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis potensi Desa Wisata Sugihwaras dan menget...
Penyelenggara pemerintahan desa untuk dapat mencapai tujuan kinerjanya maka diperukan suatu lembaga ...
Banyak persoalan yang terjadi di dalam tubuh Badan Permusyawaratan Desa yaitu yang pertama menyangku...
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggara pemerintah...
Dalam Pasal 55 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa salahsatu fungsi Badan P...
Salah satu alternarif Pemerintah Daerah dalam menggali dana adalah dari sektor pajak karena merupaka...