Filsafat politik Imam Khomeini

Belum ada satupun sistem pemerintahan dalam Islam yang bisa dikatakan sebagai rujukan dalam bernegara, bahkan daerah Timur Tengah yang merupakan tempat kelahiran Islam menggunakan sistem pemerintahan yang beragam, mulai dari monarki, monarki semi konstitusional, presidential, serta Iran yang mengembangkan konsep wilayatul faqih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran filsafat politik Imam Khomeini, serta bagaimana implementasi dan konsep demokrasi yang dikembangkan oleh-nya. Penlitian ini bersifat kualitatif, dengan metode anilisis konten (analysis content), yaitu melalui studi kepustakaan (library research). Ada beberapa temuan yang dapat dikemukakan, pertama, secara tidak langsung teori filsafat politik Imam Khomeini menggunakan beberapa istilah seperti normative approach, tradisionalisme, dan behaviorisme. Kedua, bagi Khomaeni, tujuan dari politik adalah untuk mengarahkan masyarakat kepada jalan menuju Tuhan. Ketiga, Khomeini membagi tiga konsep politik, yaitu politik setan, politik hewan, dan terakhir politik Islam. Keempat, konsep wilayatul faqih yang digagas Khomeini adalah dengan membagi kekuasan kepada tiga lembaga yakni, eksekutif, legislative dan yudikatif, dengan seorang faqih atau ulama sebagai pemimpin tertinggi yang mengisi kekosongan imam dua belas. Bagi Khomeni demokrasi adalah konsep moderat serta sejati apabila berlandaskan pada syariat-syariat dan nilai-nilai keislaman (theodemokrasi). Khomeini mengatakan bahwa setiap orang berhak dan bebas memilih pemimpin yang ia kehendaki tanpa ada paksaan dari orang lain karena sejatinya rakyatlah sebagai penguasa tertinggi bahkan seorang wali faqih berada dibawah otoritas rakyat