Perlindungan hukum terhadap tetangga yang ditutup akses masuk keluar rumah dihubungkan dengan pasal 671 kitab undang-undang hukum perdatav: Studi kasus di jalan Camat Gabun, Gang Adem Ayem, Jakarta Selatan

Perlindungan hukum merupakan suatu solusi yang dapat diberikan oleh pemerintah untuk menjamin setiap hak warga negaranya supaya tidak dilanggar oleh warga negara yang lain dan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut maka dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 671 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan payung yang memperkuat penegakan hukum di bidang hak dan kewajiban bertetangga. Ketentuan tersebut mengatur tentang tidak dibenarkannya kesewenang-wenangan terhadap hak milik, hal ini didukung oleh asas fungsi sosial hak atas tanah yakni yang termaktub dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). Apabila ada masyarakat yang merugikan hak-hak masyarakat lainnya, maka masyarakat yang merasa dirugikan akan hal tersebut dapat menuntut hak-haknya. Penyelesaian sengketa akan kasus tersebut terdapat 2 (dua) opsi dalam menyelesaikannya yakni melalui litigasi dan non-litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap tetangga yang ditutup akses masuk keluar rumahnya, kendala apa saja yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum tersebut, serta apa saja upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak korban yang akses masuk keluar rumahnya ditutup. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan, yaitu dengan memperoleh wawancara 2 (dua) narasumber dan observasi di Jalan Camat Gabun, Gang Adem Ayem, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, selanjutnya penelitian ini didukung dengan penelitian kepustakaan sebagai pelengkap. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi tetangga yang ditutup akses masuk keluar rumah adalah perlindungan preventif, yakni Pasal 671 KUHPerdata dengan mengindahkan asas fungsi sosial hak atas tanah yang termaktub dalam Pasal 6 UUPA. Penyelesaian sengketa dalam kasus ini adalah melalui jalur non-litigasi, yaitu mediasi. Penyelesaian sengketa mediasi menggunakan pendekatan win-win solution, menggunakan peran ketiga yaitu mediator yang sifatnya netral