Pelaksanaan zakat profesi dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Cianjur berdasarkan peraturan Bupati nomor 01 tahun 2010 ditinjau dari Siyasah Dusturiyah

Dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2010 dijelaskan mekanisme pelaksanaan zakat bagi PNS di Kabupaten Cianjur melalui UPZ se-Kabupaten Cianjur dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Cianjur. BAZNAS Kabupaten Cianjur telah mendirikan UPZ dengan tujuan untuk memudahkan PNS dalam melaksanakan zakat profesi. Melihat pada data yang ada, terdapat 27 instansi di Kabupaten Cianjur yang tercatat di BAZNAS Kabupaten Cianjur, sementara itu dari 27 instansi tersebut tidak semua dinas melaksanakan Peraturan Bupati tersebut. Problematika yang kemudian muncul terhadap pelaksanaan zakat profesi dikalangan PNS tersebut yaitu masih terdapat beberapa instansi yang tidak memberlakukan adanya penunaian zakat profesi bagi PNS sehingga pada realita saat ini pelaksanaan zakat dikalangan PNS Kabupaten Cianjur masih sangat rendah dan kurang efektif. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010, untuk mengetahui alasan-alasan dan kelemahan perbup tersebut serta solusi permasalahan secara teori, praktik dan aplikasinya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan, penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data kualitatif, analisis data ini menggunakan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, teknik wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa; (1) Alasan-alasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Cianjur tidak melaksanakan zakat profesi sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat adalah kurangnya kesadaran dalam hal menunaikan zakat, kurang pengetahuan tentang zakat profesi, ada ketidakpercayaan kepada BAZNAS Cianjur dan aturan yang belum jelas. (2) Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 01 tahun 2010 dianggap sudah tidak relevan dan substansinya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan perlu adanya kebijakan baru yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini baik berupa Surat Edaran (SE) atau Surat Keputusan (SK) Bupati Cianjur. (3) Solusi permasalahan tersebut secara teori, praktik dan aplikasinya mengunakan prinsip Jalb al-Mashalih yaitu menciptakan kemaslahatan yang lebih besar, seperti menumbuhkan kesadaran dalam hal menunaikan zakat, menumbuhkan pengetahuan dalam zakat profesi, menumbuhkan kepercayaan kinerja kepada BAZNAS dan membuat aturan yang jelas serta berkuatan hukum yang kua