Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengupahan buruh kecimpring dihubungkan dengan UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan : Studi kasus di Kampung Margasari Desa Bojongkembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi

Latar belakang dalam skripsi ini ialah mengenai sistem pengupahan buruh kecimpring yang terjadi di Kampung Margasari, dimana pada praktiknya masih belum ada kesepakatan terkait berapa upah yang akan diberikan oleh pengusaha kecimpring di awal akad. Upah akan diberikan setelah singkong telah menjadi kecimpring kering yang sudah siap untuk digoreng dan dikonsumsi. Tidak jarang pula adanya perbedaan upah antara yang satu dengan yang lainnya meskipun dari bahan baku yang sama beratnya. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pengupahannya serta bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pengupahan terhadap buruh kecimpring tersebut di Kampung Margasari Desa Bojongkembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dan dihubungkan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada konsep upah dalam Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa upah hendaknya disebutkan dengan jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak di awal akad serta dalam pelaksanaannya upah yang diberikan kepada para buruh harus sesuai dengan nilai keadilan dan kelayakan. Metode penelitian yang diterapkan pada skripsi ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, adapun jenis data ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat field research karena secara langsung berinteraksi dengan objek dan sumber data, sedangkan untuk menganalisi data yang telah terkumpul penulis menggunakan data deskriptif analisis untuk memberikan gambaran mengenai sistem pengupahan buruh kecimpring di Kampung Margasari. Penelitian ini menyimpulkan terkait dengan judul, bahwa yang dilakukan oleh para buruh dengan pengusaha kecimpring ini adalah dengan menggunakan sistem setor, sistem upah yang digunakan antara buruh dengan pengusaha kecimpring dapat dikategorikan dalam upah khusus. Jika dilihat dari rukunnya sudah terpenuhi, namun jika dilihat dari syaratnya, ada syarat yang belum sesuai dengan ketentuan upah dalam Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam masalah perjanjian kerja ijarah yang mengakibatkan batalnya akad tersebut. Selain itu, dikarenakan praktik upah buruh kecimpring ini merupakan salah satu cara untuk menunjang kebutuhan hidup dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dengan begitu kebiasaan bisa dijadikan sebagai dasar penetapan suatu hukum, maka praktik pengupahan buruh kecimpring dengan system setor hukumnya mubah atau boleh. Namun jika dihubungkan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memang belum sesuai karena system pengupahan yang terjadi di Kampung Margasari ini bersifat informal