Analisis putusan pengadilan agama Tigaraksa nomor 0013/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tentang gugatan pembatalan penetapan ahli waris nomor 0393/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Permasalahan dalam penelitian yaitu penetapan ahli waris Nomor 0393/Pdt.P/2016/PA.Tgrs yang sudah berkekuatan hukum tetap diajukan gugatan oleh pihak yakni pemohon yang merasa keberatan atau tidak menerima penetapan tersebut karena ada pihak pemohon yang berhak dapat harta warisan namun tidak tercantum di dalam penetapan. Oleh karena itu, pemohon mengajukan gugatan pembatalan penetapan ahli waris dalam putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. Majelis Hakim menerima serta mengabulkan gugatan pihak pemohon untuk membatalkan penetapan ahli waris dan diputus di dalam putusan Nomor. 0393/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan, penulis memaparkan rumusan masalah yaitu Apa dasar pertimbangan hukum ketika Hakim menerima serta mengabulkan perkara gugatan untuk pembatalan dan Bagaimanakah upaya hukum terhadap penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2016/PA.Tgrs dalam konteks Hukum Acara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum ketika Hakim menerima serta memutus perkara guugatan pembatalan penetapan dan untuk mengetahui upaya hukum terhadap penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2016/PA.Tgrs dalam konteks Hukum Acara. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan menggunakan analisis data secara kualitatitf serta menggunakan pendekatan metode yuridis normatif berupa kajian kepustakaan terhadap perundang-undangan atas suatau masalah yang ada. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi berupa putusan Nomor. 0393/Pdt.G/2018/PA.Tgrs sebagai analisa data. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum untuk menjamin penerapan hukum untuk memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum atas permasalahan hokum yang dihadapi semua pihak didalam suatu perkara berdasarkan putusan/penetapan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Tigaraksa. Hasil dalam penelitian menyimpulkan jika para pihak dalam perkara keberatan atau tidak menerima suatu penetapan di pengadilan tingkat pertama bisa mengajukan pembatalan di Mahkamah Agung sesuai kewenangan, pembatalan bisa berupa kasasi ataupun Peninjauan Kembali (PK), Penyampaian permohonan pembatalan penetapan melalui kasasi diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dan permohonan pengajuan kasasi diberikan waktu 14 hari baik penyampaian berupa lisan atau tulisan, apabila melewati 14 hari maka para pihak dianggap menerima penetapan tersebut. Pengajuan permohonan dalam Peninjauan Kembali (PK) pemohon harus mengajukan alsan yang di atur dalam Pasal 67 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 dan dalam tenggang waktu sesuai Pasal 69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985