Implikasi pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap perkara dispensasi kawin : Studi kasus di Pengadilan Agama Ngamprah

Batas usia perkawinan merupakan batas usia minimal seseorang untuk melangsungkan perkawinan baik untuk laki-laki maupun perempuan, di indonesia mengenai batas usia perkawinan ini sudah diatur Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: “pekawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Dengan adanya perubahan ini tentunya akan memberikan dampak atau implikasi baik kepada masyarakat maupun Pengadilan agama khusunya pada permohonan dispensasi kawin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi atau dampak dari perubahan batas usia perkawinan untuk perempuan di pengadilan agama dan efektifitas dari pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun Tentang Perkawinan dalam mencegah perkawinan di usia dini. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskiptif analisis dengan pendekata nyuridis normatif. Metode deskiptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sementara itu penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yaitu pendekatan dengan melakukan pengkajian dan Analisa terhadap implikasi di terapkannya pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan hasil temuan yang di dapatkan dapat di simpulkan bahwa: 1) Setelah adanya perubahan batas usia perkawinan unuk perempuan berdampak pada meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama ngamprah, 2) meningkatnya permohonan dispensasi kawin dan 90% di kabulkan oleh majelis hakim sehingga hal tersebut tidak efektif dalam mencegah perkawinan di uisia dini