Penetapan tarif transportasi online dalam perspektif hukum ekonomi syariah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan transportasi yang menggunakan aplikasi di mana harga yang dibebankan kepada pengguna atau konsumen adalah tarif harga yang telah tertera di dalam aplikasi yang dapat dilihat langsung oleh pengemudi maupun pengguna jasa dan terkadang berubah sesuai dengan kondisi atau faktor lain. Islam sendiri telah mengatur bagaimana cara berbisnis serta etika berbisnis yang halal, melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka baik diantara produsen maupun konsumen, serta tersirat makna bahwa antara pelaku usaha dan konsumen untuk tidak saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Teori maqasid al-syariah digunakan dalam artian tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan tarif transportasi online dalam peraturan pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor PM 118 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Nomor PM 12 tahun 2019. Serta untuk menganalisis penerapan tarif pada transportasi online dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data study literature, sedangkan sumber data yang digunakan adalah data-data berupa catatan, buku, jurnal, peraturan-peraturan serta data-data lain yang bersifat cetak maupun sumber lain. Hasil pembahasan disimpulkan bahwa: 1)Penetapan tarif yang diatur oleh pemerintah mengenai tarif transportasi online yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Nomor PM 118 tahun 2018 serta Peraturan Menteri Nomor PM 12 tahun 2019 memiliki manfaat dan akibat yang positif bagi masyarakat pengguna jasa transportasi online, maupun pemilik usaha dan mitra kerja, didasari dengan beberapa hal yakni: a) Pemerintah memperhitungkan biaya langsung dan biaya tidak langsung; b) Penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah disesuaikan dengan tingkat perekonomian di setiap provinsi; c) Penyedia jasa transportasi online menentukan tarifnya masing-masing yang sesuai dengan tarif batas atas dan tarif batas bawah; d) Penyedia jasa transportasi online wajib melaporkan besaran tarif yang berlaku kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan wilayah operasi; e) Perusahaan jasa penyedia transportasi online juga diwajibkan untuk memberikan sosialisasi dan informasi yang jelas mengenai penetapan tarif tersebut; 2) Penetapan tarif transportasi online telah sesuai dan telah memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam dan diperbolehkan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hal ini didasarkan pada: a) Tarif yang diberlakukan pada transportasi online merupakan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna melindungi seluruh kepentingan pihak; b) Tarif yang diberlakukan oleh pengusaha transportasi online telah sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan pemerintah; c) Adanya kerelaan antara penjual dan pembeli jasa