Implementasi kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Pusta Pengelolaan Pendapatan Daerah wilayah kota Bandung III Soekarno Hatta

Sumber penerimaan negara yang dilimpahkan langsung kepada Pemerintah Daerah salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk meningkatakan Pendapatan Asli Daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dikuasai, dimiliki dan diambil manfaatnya oleh orang pribadi atau badan. Potensi yang dimiliki dari pajak kendaraan bermotor bisa menjadi alat untuk meningkatakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka dari itu dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor harus sesuai dengan Standar Operasional sehingga potensi dari pajak kendaraan bermotor dapat dimaksimalkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pemungutan pajak kendaraan bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode tehnik pengumpulan data menurut Sugiono yaitu Observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Kemudian tehnik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Van Metter dan Van Horn yang menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi sebagai berikut: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan agen pelaksana, dan faktor sosial, ekonomi dan politik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta berjalan cukup baik, akan tetapi ada beberapa hal yang masih kurang optimal dalam pelaksanaanya yaitu realisasi dari target yang sudah ditentukan tidak tercapai di tahun 2019, kuantitas sumber daya manusia yang kurang sehingga kualahan dalam hal sosialisasi ke lapangan serta kondisi ekonomi sosial dan politik masyarakan yang mengakibatkan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta belum berjalan dengan optimal. Kata kunci: implementasi, kebijakan, pemungutan paja