Analisis disparitas putusan nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Cbd dan nomor 0212/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tentang Hadhanah

Permasalahan mengenai hak asuh anak merupakan salah satu hal yang tidak terlepaskan apabila kedua orang tua mengalami perceraian. Seorang anak sendiri keberadaannya telah dijamin dan dilindungi oleh negara didalalam suatu undang-undang. Berdasarkan pasal 105 huruf (a) KHI apabila terjadi perceraian pengasuhan anak yang belum Mumayyiz adalah hak ibunya. Akan tetapi, didalam putusan Pengadilan Agama Cibadak dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung terjadi sebuah perbedaan dalam hal penerapan hukumnya dalam menangani dan memutus perkara Hadhanah. Dalam penulisan skripsi ini sendiri bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum, landasan hukum, dan juga metode penemuan hukum oleh hakim dalam mengadili perkara Hadhanah yang terdapat didalam Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Cbd dan Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tentang Hadhanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis isi (Content Analisis), dimana metode ini menganalisis isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer berupa dokumen salinan putusan pengadilan dan sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa: (1) yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Cibadak dalam mengabulkan gugatan Hadhanah adalah demi kepentingan terbaik anak, sedangkan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpegang pada ketentuan undang-undang. (2) Dasar hukum yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Cibadak adalah yurisprudensi Mahkamah Agung, sedangkan majelis hakim PTA Bandung berdasarkan ketentuan Pasal 105 KHI huruf (a). (3) Metode Penemuan hukum yang digunakan oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Cibadak menggunakan metode Kontruksi Hukum, sedangkan Majelis Hakim PTA Bandung menggunakan metode interpretasi sistematis. Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya terjadi perbedaan putusan hakim dalam hal mengadili dan memutus perkara Hadhanah dilihat dari pertimbangan hukum dan penerapan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim pada tingkat pertama dan banding, yang didasarkan pada pembuktian dan fakta hukum yang ditemukan di persidangan