Perlindungan hukum korban tindak pidana yang dilakukan oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dihubungkan dengan tujuan negara hukum dalam sistem pemidanaan di Indonesia

Korban tindak pidana lemah dalam perlindungan hukum, sejak korban melaporkan terjadi tindak pidana dan menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan atau dengan menyerahkan barang bukti dan ditemukan ditempat kejadian perkara termasuk penderitaan baik fisik maupun non fisik serta kerugian materil dan kerugian non materil kepada aparat penegak hukum. Tindakan kekerasan yang masih terjadi di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan masih belum maksimal dilaksanakan baik oleh orang normal maupun oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), yang hingga saat ini masih jadi perhatian, seperti kasus ODGJ melakukan penganiayaan sampai pembunuhan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis konsep perlindungan hukum, hambatan dalam implementasi serta cara menangani hambatan terhadap korban oleh pelaku kejahatan yang dilakukan ODGJ. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum normatif dan hukum empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan, observasi dan wawancara tentang perlindungan hukum korban tindak pidana yang dilakukan oleh ODGJ. Adapun teori dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Teori Negara Hukum sebagai Grand Teory, Teori Sistem Hak Azasi Manusia sebagai Midle Teory dan Teori Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai aplicative Teory. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: 1) Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana oleh ODGJ diatur dalam perundang-undangan namun kurang optimal. Terutama berkaitan dengan kerugian terhadap korban. Hal ini karena peraturan perundang-undangan mengatur masih sumir dan abstrak. Tidak secara tegas dan spesifik menempatkan korban penganiayaan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi korban tindak pidana oleh ODGJ, disebabkan oleh beberapa aspek diantaranya; aspek pemahaman masyarakat, aspek perhatian pemerintah, aspek peraturan perundang-undangannya sendiri dan aspek para penegak hukumnya, sehingga korban belum merasa dilindungi secara hukum. 3) Solusi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan oleh ODGJ, harus memperoleh keadilan dan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Pemerintah dan penegak hukum mempunyai kewajiban yang besar terhadap perlindungan dan pemulihan hukum korban tindak pidana kejahatan dalam sistem peradilan karena pemerintah turut bertanggungjawab atas kriminalisasi yang dirumuskannya dalam perundang-undangan pidana. Upaya perlindungan dan pemulihan tersebut harus dilakukan oleh pemerintah