Peran penghulu KUA Ujungberung dalam pelaksanaan penetapan Pengadilan Agama mengenai wali nikah anak perempuan yang lahir di luar perkawinan

Wali merupakan salah satu rukun dan syarat dalam perkawinan. Nikah tanpa wali adalah tidak sah. Wali dibagi menjadi dua, wali nasab dan wali hakim. Dalam perkara kawin hamil dan anak yang lahir adalah anak perempuan, dalam pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang senada dengan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang sah dan hal ini berarti sah saja jika dinikahkan dengan wali nasab, tetapi KUA Ujungberung mempunyai kebijakan bahwa anak tersebut dinikahkan dengan wali hakim. Apabila wali nasab menolak atas kebijakan KUA dalam penetapan wali nikah ini maka dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran penghulu dalam pelaksanaan penetapan Pengadilan Agama mengenai wali nikah anak perempuan yang lahir di luar perkawinan di KUA Ujungberung kota Bandung dan status hukum wali hakim (penghulu) sebagai pengganti wali nikah menurut hukum postif dan hukum islam. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan fenomena yang terjadi saat ini dan dianalisis dengan hukum yang relevan. Jenis data penelitian ini berupa data kualitatif dan data diperoleh langsung dari kepala KUA Ujungberung dan staf administrasi. Penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara, pengamatan dan” dokumentasi “Hasil temuan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa (1) peran penghulu dalam melaksanakan penetapan Pengadilan Agama dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir diluar perkawinan di KUA Ujungberung sangat prosedural administratif. Dengan cara pemeriksaan berkas dan bila terdapat keganjilan maka dilakukan musyawarah sekaligus diberikan penjelasan dan pemahaman tentang perwalian dan anak sah menurut Undang-Undang dan fikih, apabila terbukti anak tersebut lahir diluar perkawinan maka pihak KUA menyarankan dinikahkan oleh wali hakim. Apabila ayahnya menolak maka KUA akan memberikan surat penolakan dan menyarankan calon mempelai perempuan mengaukan gugatan/permohonan ke Pengadilan Agama Bandung. Keputusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Badg mengabulkan pemohonan calon mempelai perempuan dan menetapkan bahwa ayahnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali ikah dan memberi wewenang kepada pihak KUA untuk menjadi wali hakim (penghulu) sebagai wali nikah. (2) Bahwa status hukum wali hakim (penghulu) sebagai wali nikah dipandang sah menurut hukum positif dan hukum Islam, berdasarkan hukum positif yakni pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dimana pergantian wali nasab kepada wali hakim dikarenakan wali nasab tidak ada baru dapat bertindak sebagai wali nikah atau setelah adanya putusan Pengadilan Agama