Penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah secara non litigasi melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari pada Masyarakat Minangkabau: Studi kasus di Nagari Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu

Keberadaan tanah ulayat pada Masyarakat Minangkabau pada saat sekarang ini seringkali menimbulkan sengketa, baik itu antar kaum/suku maupun dengan pihak ketiga diluar kaum/suku dalam suatu Nagari. Keberadaan tanah ulayat di Indonesia itu sendiri diatur pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA). Masyarakat Minangkabau biasanya menyelesaikan sengketa tanah ulayat tersebut secara adat melalui suatu lembaga yang dinamakan lembaga Kerapatan Adat Nagari. Lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi dalam suatu Nagari yang berfungsi untuk menyelesaikan segala silang sengketa adat pada masyarakat Minangkabau. Penyelesaian secara adat tersebut selaras dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria No. 18 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Adat. Tujuan dari penelitian ini adalah Pertama, untuk mengehtahui bagaimana penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah pada masyarakat Minangkabau. Kedua, untuk mengkaji faktor-faktor yang menjadikan masyarakat Minangkabau lebih memilih menyelesaikan sengketa hak ulayat atas tanah tersebut secara non litigasi melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari. Ketiga, untuk mengehtahui kendala-kendala yang terjadi dalam penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah tersebut. Untuk memahami secara mendalam pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini penulis menggunakan kerangka pemikiran yang berupa teori dan konsep yang penulis anggap relevan seperti teori masyarakat hukum adat,teori living law, teori konflik dan teori penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan mendiskripsikan dan menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah pada masyarakat Minangkabau dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara yang didukung dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik atau metode pengolahan dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa Pertama, pelaksanaan penyelesaian sengketa yang terjadi terhadap hak ulayat atas tanah pada masyarakat Minangkabau pada umumnya dilakukan secara non litigasi yang prosedur danketentuannya ditentukan oleh Kerapatan Adat Nagari dengan prinsip bajanjang naiak batanggo turun berdasarkan musyawarah dan mufakat. Kedua, Masyarakat Minangkabau memilih penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah secara adat melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari dikarenakan berbagai pertimbangan dan yang paling utama adalah faktor masih dijunjung tingginya adat istiadat pada masyarakat. Ketiga, dalam pelaksanaannya, penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah secara adat menghadapi kendala-kendala yang menghambat upaya penyelesian sengketa tersebut. Kendala-kendala tersebut dapat berasal dari pihak-pihak yang bersengketa maupun dari internal KAN itu sendiri