Analisis hukum ekonomi syariah terhadap status investasi saham syariah pada emiten yang dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES)

Investasi saham di pasar modal menjadi trend pilihan investasi pada zaman sekarang terkhusus dikalangan anak muda. Model investasi saham di pasar modal Indonesia terbagi kedalam dua bentu yakni dalam sistem konvensional dan syariah. pada pasar modal syariah saham saham yang diperjualbelikan haruslah di seleksi kemudian terdaftar terlebih dahulu dalam Daftar Efek Syariah (DES) sebagai basis legitimasi bahwa suatu perusahaan dikatakan syariah. Seleksi saham ini berpotensi adanya aktifitas keluar masuk saham yang menyebabkan diawal masuk kategori syariah lalu dikemudian hari menjadi non-syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertama mekanisme screening saham yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk ditetapkan kedalam Daftar Efek Syariah (DES). Kedua bagaimana harmonisasi hukum ekonomi syariah tentang status investasi saham yang terlanjur dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES) Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada kaidah Fiqh Muamalah yaitu “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya“, Fatwa MUI No 40 Tahun 2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 35 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Penerbitan Efek Syariah. Metode Penelitian yang digunakan penelitian menggunakan metode yuridis-normatif yang menggunakan pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat kemudian dianalisis menggunakan kajian pustaka. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara selain itu data-data yang menjadi bahan penunjang untuk melengkapi suatu analisa yaitu literature atau buku-buku yang relevan, jurnal, media internet, dan data-data yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian yang penulis dapat simpulkan pertama bahwa screening saham yang dialkukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berpatokan pada Pasal 2 POJK No 35 Tahun 2017 yang meliputi (1) Business screening yakni peneleahaan yang didasarkan pada kegiatan usaha, akad serta cara pengelolaan suatu perusahaan apakah bertentangan atau tidak dengan prinsip syariah (2) Financial screening yakni penelahaan berdasarkan rasio keuangan suatu perusahaan hutang berbasis bunga dengan asset modal maksimal 45% dan pendapatan bunga dibanding pendapatan halal tidak boleh lebih dari 10% kedua investasi pada saham yang telah keluar dari DES sudah bukan lagi masuk kedalam kategori syariah adapun yang sudah terlanjur investasi pada saham tersebut dianjurkan untuk segera dijual karena dikhawatirkan masuk dalam transaksi yang bersifat ribawi