Alasan penolakan pembatalan perkawinan: Tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.JP

Perkara Pembatalan Perkawinan Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.JP yang diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat oleh penggugat yaitu dengan amar gugatan penggugat tidak dapat di terima (NO) dengan alasan tidak berkapasitas hukum. Sementara, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri” berdasarkan pasal tersebut penggugat berkapasitas hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke pengadilan agama. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pertimbangan hukum Hakim Mengenai alasan penolakan pembatalan perkawinan pada putusan pengadilan agama nomor: 193/pdt.g/2019/pa.jp, tinjauan yuridis mengenai alasan penolakan pembatalan perkawinan terkait putusan dengan nomor 193/pdt.g/2019/pa.jp, dan akibat hukum terhadap penetapan majelis hakim yang tidak menerima gugatan tersebut. Kerangka berpikir pada penelitian ini dititik beratkan pada isi penetapan (beschiking atau al-itsbat) Pengadilan Agama tentang Pembatalan perkawinan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht) yang merupakan wujud dari penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam peristiwa hukum, serta pertimbangan hukum oleh hakim yang berkaitan dengan penetapan pembatalan perkawinan tersebut. Metode penelitian dalam penelitian yaitu dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan suatu metode dengan cara menganalisis isi penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.JP. teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan mengunakan studi dokumentasi dan wawancara hakim. Hasil dari penelitian ini adalah 1). pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan yaitu bahwa gugatan pennggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan tidak berkapasitas hukum. Dengan dasar tidak memenuhi ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, 2). Tinjauan yuridis pada putusan No.193/Pdt.G/2019/PA.JP merupakan perkara yang di tolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, karena berdasarkan pertimbangan tidak berkapasitas hukum, 3). Akibat Hukum Terhadap Penetapan Majelis Hakim Yang Tidak Menerima Gugatan tersebut menimbulkan gugur nya hak penggugat dan menimbulkan kewajiban bagi penggugat. Gugur nya hak bagi penggugat adalah gugur nya hak atas mengajukan pembatalan perkawinan sedangkan kewajiban bagi penggugat. Kewajiban bagi penggugat dalam putusan hakim adalah membayar biaya perkara persidangan jumlah rupiah yang telah ditetapkan oleh majelis hakim. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menyarankan kepada majelis hakim lebih teliti dalam menerapkan pasal dalam menetapkan suatu perkara, dan juga kepada Pejabat yang berwenang membuat sosialisasi pembekalan perkawinan kepada kedua calon mempelai sampai mengerti syarat dan tujuan dari perkawinan dan kasus seperti ini tidak terjadi lagi