Kepatuhan hukum masyarakat Jawa Barat terhadap undang undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

Wakaf produktif pada Undang Undang Wakaf, merupakan gagasan yang sangat baik untuk dikembangkan di Indonesia dengan jumlah penduduk mayoritas muslim. Namun sampai hari ini belum berjalan dengan baik karena sejumlah permasalahan, sehingga belum bisa mendukung pertumbuhan ekonomi umat, bahkan belum bisa mensejahterakan umat sesuai dengan harapan spirit dibuatnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Undang-undang wakaf tersebut mendasari lahirnya konsep-konsep wakaf, macam-macam wakaf yang bisa dikembangkan di Indonesia, sehingga upaya untuk menguji sejauhmana efektivitas undang-undang wakaf dilakukan dengan pendekatan teori kepatuhan hukum. Permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut; Bagaimana pengetahuan dan kesadaran masyarakat Jawa Barat terhadap Undang-undang wakaf sebagai indikator efektivitas undang-undang wakaf tersebut, sehingga tujuan penelitian untuk mengetahui pengetahuan dan kesadaran masyarakat Jawa Barat terhadap Undang-undang wakaf menjadi indikasi efektifnya undang-undang wakaf tersebut dalam membangun kepatuhan hukum masyarakat di Jawa Barat. Kepatuhan hukum masyarakat akan terbangun jika disertai beberapa faktor yang mempengaruhi efektifnya suatu hukum, hal ini ditentukan oleh 5 faktor, yaitu; Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian jenis kualitatif, yaitu metode penelitian tentang riset dengan metoda penelitian deskriftif analitis dan pendekatan penelitian yuridis empirik pada ranah kajian sosiologi hukum yang berkembang di masyarakat. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kepatuhan hukum masyarakat terhadap Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf belum tercapai, hal ini dapat dilihat dari pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap Undang-undang wakaf, dengan masih banyak tanah wakaf yang belum diurus setifikatnya, mengikrarkan wakaf tanpa tercatat di Kementerian Agama atau BWI, dan masih menyisakan permasalah wakaf lainnya seperti sengketa dan masih belum memasyarakatnya wakaf produktif. Dengan demikian perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk mensosialisasikan wakaf secara berjenjang yang dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia, kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Ormas Islam dan Perguruan Tinggi